Teknologi.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menghadapi maraknya kasus kebocoran data.
Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai langkah awal dalam mengatasi serangan siber.
Dalam beberapa kesempatan, termasuk pidato kenegaraan dan pembekalan bagi pejabat Kabinet Merah Putih, Prabowo menekankan pentingnya digitalisasi.
Salah satu buktinya adalah perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
"Digitalisasi menjadi tema sentral di kementerian ini, dan kami akan melakukan penyesuaian organisasi untuk fokus pada keamanan siber. Kami ingin memastikan setiap kementerian dan lembaga memiliki CSIRT, yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap serangan siber," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, di Jakarta.
Baca juga: Prabowo Inginkan Terobosan Digital untuk Mengentas Kemiskinan
Nezar menjelaskan bahwa saat ini, banyak kementerian dan lembaga belum memiliki CSIRT, padahal perannya sangat penting di era digital. "Kami akan memperbaiki tata kelola agar lebih siap menghadapi serangan siber. Minimal, infrastruktur untuk CSIRT sudah harus disiapkan," lanjutnya.
Membentuk CSIRT di setiap kementerian dan lembaga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pimpinan di Kementerian Komdigi. Rapat tersebut juga akan membahas strategi rebranding Kominfo menjadi Komdigi.
"Kami akan koordinasi dengan Menteri Meutya Hafid dan jajaran Kominfo untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya," tutup Nezar
(dwk)
