Teknologi.id - Protes terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 terus bergema di dunia maya. Tagar #TolakPPN12Persen mendominasi platform media sosial, terutama di X (sebelumnya Twitter), dengan ribuan warganet menyuarakan ketidakpuasan mereka.
Isu ini telah menjadi perbincangan hangat karena dianggap akan memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil.
Baca juga: Bos Teknologi Dunia Kucurkan Jutaan Dollar untuk Pelantikan Trump 2025
Dampak Kenaikan PPN Terhadap Masyarakat
Pemerintah telah mengumumkan rencana kenaikan PPN sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, banyak masyarakat yang merasa kebijakan ini justru akan semakin mencekik rakyat kecil. Tarif PPN yang lebih tinggi berarti harga barang dan jasa akan naik, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli masyarakat.
Menurut warganet, kebijakan ini tidak hanya akan memengaruhi kebutuhan sekunder atau barang mewah, tetapi juga kebutuhan pokok. Hal ini dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Seorang pengguna X dengan akun @yoonmeowbit menulis, “Boong banget cuma barang mewah yg naik. Semua bahan pokok dan lainnya aja yg gak mewah udh naikin harga. Mau matiin UMKM ini mah. #PajakMencekik #TolakPPN12Persen.” Komentar ini mencerminkan kekhawatiran banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang merasa bahwa kenaikan PPN akan semakin membebani mereka.
Ketidakpuasan Terhadap Pengelolaan Pajak
Selain protes terhadap kenaikan tarif PPN, banyak warganet yang mempertanyakan efisiensi pengelolaan pajak oleh pemerintah. Mereka merasa bahwa meskipun pajak yang dibayarkan masyarakat terus meningkat, tidak ada peningkatan signifikan dalam layanan publik.
Salah satu warganet dengan akun @BriteSmg949 menulis, “Rakyat Indonesia bersatu tolak PPN 12%! Pemerintah tidak becus urus negara! Kenapa lebih dari 80% pendapatan negara adalah dari pajak? Kalian kemanakah sumber daya alam Indonesia? Masuk kantong pejabat?”
Pandangan ini memperlihatkan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola pendapatan negara. Banyak yang berharap adanya kebijakan pajak yang lebih adil dan proporsional, bukan hanya membebani rakyat kecil.
Tagar Viral dan Petisi Online
Selain ramai dengan tagar #TolakPPN12Persen, warganet juga telah membuat petisi online untuk menolak kebijakan ini. Petisi tersebut menyebar dengan cepat di berbagai platform, menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap gerakan ini. Petisi ini menyerukan pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan PPN dan mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat.
Dalam salah satu unggahan, akun @giovannikurnwn mengutip, “Orang yang ada di lingkar pemerintahan bungkam semua karena pada naik tunjangan / gaji. Sedangkan rakyat sengsara. Tapi inget kata pak @prabowo senjata yang paling kuat adalah persatuan rakyat. Sama sama kita tolak kenaikan PPN 12% !!!”
Ungkapan ini menunjukkan semangat persatuan rakyat dalam menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan banyak pihak.
Baca juga: Jarang Main Medsos Bisa Bikin Kualitas Hidup Lebih Baik? Ini Faktanya!
Dampak Bagi UMKM
Pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang paling vokal menolak kenaikan PPN. Dengan kenaikan tarif pajak, banyak usaha kecil yang khawatir tidak mampu bersaing karena harus menaikkan harga produk atau jasa mereka. Hal ini dapat berdampak pada penurunan omzet dan pada akhirnya mengancam kelangsungan usaha mereka.
Akun @zulfahachm menyuarakan keresahannya, “Tolak ppn 12 persen!!! Woi pemerintah coba kesini main langsung buat liat masyarakat kalian yg buat makan aja syukur kalo ada uangnya ini mau naikin PPN gapikir kah??? Otaknya pada kemanaaa!!!”
Protes ini mencerminkan betapa beratnya beban ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang sudah berjuang keras untuk bertahan di tengah pandemi dan krisis ekonomi.
Solusi dan Harapan dari Masyarakat
Banyak pihak berharap pemerintah dapat meninjau ulang rencana kenaikan PPN ini. Beberapa warganet menyarankan agar pemerintah fokus pada optimalisasi penerimaan dari sektor lain, seperti sumber daya alam dan pajak dari perusahaan besar. Selain itu, masyarakat juga mendesak adanya transparansi lebih dalam pengelolaan pajak agar rakyat merasa manfaat langsung dari kontribusi mereka.
Kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan perlindungan terhadap UMKM diharapkan dapat menjadi prioritas pemerintah. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, pemerintah tidak hanya dapat mengurangi gejolak sosial tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan rakyatnya.
Baca juga: Imbas PPN 11 Persen, Tagihan Iconnet Turut Bertambah
Tagar #TolakPPN12Persen menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Protes ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang keberlanjutan hidup masyarakat kecil dan masa depan perekonomian bangsa. Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk menentukan langkah yang bijak dan mendengarkan suara rakyat.
Dengan terus berkembangnya diskusi ini di media sosial, jelas bahwa masyarakat akan terus memperjuangkan hak mereka untuk kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News
(emh)
