Teknologi.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pihaknya tengah fokus memulihkan data instansi di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 Surabaya. PDNS 2 ini sebelumnya terkena serangan ransomware pada 20 Juni 2024, yang menyebabkan layanan publik di 239 kementerian dan lembaga terhenti.
Menurut Budi, proses pemulihan data yang terkunci akibat ransomware telah selesai. "Semua masalah sudah beres," ujarnya di kantor Kemkominfo, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Juli 2024.
Baca juga: Menkominfo Budi Arie Sidak ke Data Center Temporer PDNS 2 di Tangsel, Ini Hasilnya
Tebusan Ditolak, Kunci Diberikan
Pelaku ransomware sempat meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar 131 miliar rupiah. Namun, pemerintah menolak membayar. Meski begitu, pelaku akhirnya memberikan kunci untuk membuka data yang terkunci. Budi memastikan bahwa kunci tersebut berfungsi dan layanan di situs-situs lembaga sudah kembali normal.
Menkominfo Bantah Kehilangan Data
Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan hilangnya data instansi pemerintah selama proses pemulihan, Budi membantahnya. Sebelumnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) mengklaim beberapa data penting hilang, termasuk dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Ketua LPJK Kementerian PUPR, Taufiq Widjoyono, menyatakan bahwa 10% data terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) terdampak. Namun, Budi menegaskan tidak ada data yang hilang.
Baca juga: Menkominfo: Pegawai Kominfo 100% Anti Judi Online
Tekanan Publik untuk Mundur
Setelah kejadian peretasan ini, publik mendesak Budi untuk mundur dari jabatannya. Petisi yang dibuat oleh SAFEnet telah ditandatangani oleh lebih dari 25 ribu orang. SAFEnet menilai kinerja Budi dalam menangani data nasional buruk dan merugikan masyarakat. Namun, Presiden Joko Widodo telah mengevaluasi kinerja Budi dan memutuskan untuk tidak menggantinya.
Instruksi Cadangan Data
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, memerintahkan semua instansi dan kementerian untuk memiliki cadangan data sebagai langkah antisipasi. Data cadangan ini akan disimpan di DRC (Disaster Recovery Center) atau hot site di Batam, dengan hingga empat lapis cadangan termasuk cloud cadangan yang disimpan berdasarkan sistem zonasi.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
