Gedung Bank Jateng dan Eko Tri Prasetyo, Direktur Digital & Bisnis Konsumer Bank Jateng.
Bagi sebuah bank pembangunan daerah, digitalisasi bukan sekadar urusan aplikasi. Ia menyangkut cara warga membeli rumah, cara pedagang menerima pembayaran, dan cara pemerintah daerah mengelola penerimaan dari destinasi wisata atau tempat pelelangan ikan. Di Bank Jateng, dua bidang yang bersinggungan dengan semua itu, yaitu digital dan bisnis konsumer, berada di bawah satu direktur: Eko Tri Prasetyo.
Digital dan Konsumer dalam Satu Portofolio
Eko menyandang jabatan Direktur Digital dan Bisnis Konsumer setidaknya sejak pertengahan 2025, dan tetap berada di jajaran direksi setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Jateng pada 27 Februari 2026 di Semarang. Rapat tersebut menetapkan Bambang Widiyatmoko sebagai Direktur Utama, penunjukan yang dinilai krusial untuk mempercepat transformasi digital dan memperkuat bisnis bank milik masyarakat Jawa Tengah.
Menyatukan digital dengan bisnis konsumer punya logika yang jelas. Produk konsumer seperti tabungan, KPR, dan pembayaran nontunai semakin sering diakses lewat kanal digital, sehingga pengembangan teknologi dan pengembangan produk perlu berjalan seirama.
Dari Layanan Konsumer: KPR Subsidi dan Merek yang Dikenal
Salah satu contoh konkret ada pada KPR subsidi. Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada 11 Juni 2026, Bank Jateng melaporkan penyaluran pembiayaan untuk 16 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp2,35 miliar melalui Kantor Cabang Karanganyar. Eko menyebut KPR subsidi sebagai dukungan nyata terhadap program pemerintah untuk menyediakan hunian layak, dan menyambut rencana kegiatan bersama seperti akad kredit massal serta penyerahan kunci secara simbolis.
Di sisi merek, Bank Jateng meraih penghargaan corporate brand dan produk KPR pada ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Awards 2026 di Jakarta pada 22 Mei 2026. Direktur Utama Bambang Widiyatmoko juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan nasabah terhadap Tabungan Bima.
UMKM sebagai Mesin Pertumbuhan
Segmen UMKM menjadi penopang utama strategi Bank Jateng. Pada 18 Juli 2025, bank meraih penghargaan sebagai Bank Daerah Pendorong Pengembangan UMKM dalam ajang SBBI Awards 2025 di Hotel Alila Solo. Eko menyebut penghargaan itu sebagai pengakuan atas kerja keras tim yang mendampingi UMKM, sekaligus modal untuk memperkuat kepercayaan publik dan memperluas peran bank dalam pengembangan UMKM.
Skalanya besar. Saat meninjau layanan KUR dan KPR Bank Jateng di sebuah pameran UMKM pada 20 Agustus 2026, Gubernur Jawa Tengah menyinggung 4,9 juta unit UMKM di 35 kabupaten/kota yang diharapkan mampu naik kelas. Bagi bank daerah, angka itu adalah peluang sekaligus beban: peluang karena pasarnya luas, beban karena layanan digital harus menjangkau pelaku usaha dengan tingkat kesiapan yang sangat beragam.
Digitalisasi untuk Pemerintah Daerah
Babak yang paling menarik adalah kerja sama dengan pemerintah kabupaten. Di Karanganyar, pemerintah daerah mengusulkan program promosi bagi pengunjung yang membayar dengan metode nontunai Bank Jateng, seperti QRIS dan e-ticketing, di destinasi wisata. Eko melihatnya sebagai langkah strategis untuk menambah kunjungan wisata sekaligus memperluas transaksi nontunai, dengan pengalaman bertransaksi yang lebih praktis dan aman bagi masyarakat.
Di Rembang, Bank Jateng menyetor dividen Rp9 miliar kepada pemerintah kabupaten, dan pembicaraan dengan bupati berlanjut ke digitalisasi. Eko menilai potensi digitalisasi di Rembang masih sangat besar, terutama pada pariwisata, UMKM, dan tempat pelelangan ikan (TPI). Ia menyebut digitalisasi ke depan akan lebih masif dan tepat sasaran bila dijalankan bersama dinas terkait. Pada Hari Pelanggan Nasional 2026 pun, bank menegaskan penguatan layanan dan ekosistem digital serta dukungan bagi UMKM dan sektor pertanian lokal.
Tantangan ke Depan
Menyatukan konsumer, UMKM, dan pemerintah daerah di atas platform digital yang sama menuntut kerja teknis yang tidak ringan. Layanan harus konsisten di 35 kabupaten/kota, transaksi nontunai di destinasi wisata atau TPI harus tetap lancar di lokasi dengan kondisi jaringan berbeda, dan integrasi dengan sistem pemerintah daerah perlu aman serta mudah diaudit. Di saat yang sama, setiap kerja sama baru membuka kebutuhan pengembangan fitur yang harus dikejar dengan cepat. Keberhasilan strategi Eko akan diukur dari seberapa jauh digitalisasi benar-benar dirasakan sampai ke pelaku usaha dan warga di daerah.
