Teknologi.id - Presiden Joko Widodo telah meminta kementerian dan lembaga pemerintah untuk berhenti membuat aplikasi digital baru.
Alasannya adalah karena pemerintah saat ini telah merancang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Permintaan ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, pada Senin (12/6/2023).
Menurut Anas, masyarakat akan kesulitan jika harus membuat akun untuk setiap aplikasi pemerintah karena saat ini sudah ada sebanyak 27.000 aplikasi.
Anas menjelaskan, "Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini tidak bertujuan untuk menciptakan aplikasi baru. Presiden telah memberikan arahan agar tidak ada pembuatan aplikasi baru." Ini dikutip dari KompasTekno yang mengutip Antaranews pada Selasa (13/6/2023).
Baca juga: Buruan Hapus! 193 Aplikasi Android Ini Disusupi Malware Penguras Rekening
Anas juga menyebutkan bahwa Jokowi telah menandatangani arsitektur SPBE nasional, dan sistem ini akan mengadopsi konsep digital public infrastructure (DPI).
Anas menjelaskan bahwa konsep ini saat ini menjadi tren dan menjadi acuan beberapa negara, terutama terkait pembayaran, identitas digital, dan pertukaran data.
Anas juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menugaskan masing-masing kementerian koordinator untuk mengaudit dan mengklasifikasikan ratusan aplikasi yang saling tumpang tindih.
Tujuannya adalah agar aplikasi-aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan layanan digital pemerintah. Proses ini diharapkan akan selesai pada Oktober 2023.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
