Komdigi Ingatkan Warga Bedakan Kritik Politik Sehat dengan Konten Provokatif

Teknologi.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam bermedia sosial. Publik diminta bisa membedakan antara kritik politik yang sehat dengan konten provokatif yang berpotensi memicu kerusuhan.

Selain imbauan kepada masyarakat, pemerintah juga memperkuat pengawasan digital, meningkatkan literasi digital, serta menjalin kerja sama dengan platform media sosial untuk menjaga stabilitas ruang publik.

Baca juga: Meutya Hafid Desak Media Sosial Buka Kantor di Indonesia untuk Tangani Konten Negatif

Lonjakan Laporan Konten Provokatif

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Komdigi menerima lonjakan laporan warganet terkait konten provokatif. Beberapa laporan tersebut berisi ajakan penjarahan, serangan, hingga isu SARA yang menimbulkan keresahan.

Melalui akun Instagram resminya, @meutya_hafid, Senin (1/9/2025), Meutya menegaskan bahwa arus informasi keliru yang disebarkan dengan cepat dapat mengubur informasi benar dan kritik konstruktif. “Situasi ini seperti banjir bandang yang menenggelamkan masukan sehat maupun aktivitas produktif seperti pembelajaran dan UMKM,” tulisnya.

Langkah Pengawasan dan Pemantauan

Sebagai tindak lanjut, Komdigi memperketat pemantauan ruang digital. Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan lembaga siber untuk melakukan patroli berkala. Tujuannya untuk mendeteksi dini potensi provokasi sekaligus menjaga keamanan digital.

Jika terjadi lonjakan konten provokatif, Komdigi bersama lembaga terkait akan melakukan sinkronisasi agar respons lebih cepat dan efektif. Selain itu, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan melakukan moderasi mandiri agar konten provokatif bisa ditangani langsung sebelum menyebar luas.

Peran Literasi Digital

Tidak hanya pengawasan, Komdigi juga gencar mengedukasi masyarakat melalui program literasi digital. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat lebih kritis, tidak mudah terprovokasi, dan mampu membedakan kritik sehat dengan ajakan provokatif.

“Literasi digital penting supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi,” ujar Alexander.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga, juga menekankan peran platform media sosial dalam melindungi masyarakat dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK). Menurutnya, konten DFK tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merusak kualitas demokrasi serta kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Ketika aspirasi publik dicampur dengan informasi salah, hal itu justru merusak semangat demokrasi,” tegasnya.

Harapan Pemerintah

Komdigi menegaskan bahwa semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun platform media sosial—wajib berkolaborasi menjaga ruang digital tetap sehat. Platform juga diharapkan menindak secara otomatis konten DFK yang melanggar hukum.

Pada akhirnya, pemerintah berharap ruang digital bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif seperti pembelajaran, pengembangan UMKM, hingga memperkuat partisipasi demokrasi yang sehat.

Komdigi berkomitmen melanjutkan pengawasan, regulasi, dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang dapat mengganggu stabilitas bangsa.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(fs)