Ida Bagus Gede Setia Yasa dan Transformasi Digital BPD Bali untuk Pariwisata dan UMKM

Di Bali, transaksi digital bukan hanya soal kenyamanan. Wisatawan yang membayar tiket atau makanan lewat kode QR, pedagang kecil yang menerima pembayaran tanpa uang tunai, hingga pemerintah daerah yang mengelola pungutan dan retribusi, semuanya bergantung pada infrastruktur teknologi yang andal di balik layar. Di Bank BPD Bali, urusan itu berada di tangan Ida Bagus Gede Setia Yasa, Direktur Digital dan Bisnis Konsumer.

Teknologi dan Konsumen dalam Satu Portofolio

Nama Setia Yasa sudah lama lekat dengan agenda teknologi BPD Bali. Dalam beberapa tahun terakhir ia dikenal sebagai Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, dan pada 2022 menerima penghargaan Digitech Award untuk kategori Best Chief Information Officer. Kini portofolionya mencakup digital sekaligus bisnis konsumer, sebuah kombinasi yang masuk akal: tabungan, pembayaran nontunai, dan layanan mobile banking semakin sering diakses lewat kanal digital, sehingga pengembangan teknologi dan produk perlu berjalan seirama.

Pondasi: Dari Data Center ke Platform yang Terbuka

Ekosistem digital yang besar membutuhkan fondasi yang kuat. BPD Bali berinvestasi pada infrastruktur TI berupa data center dan hyper converged infrastructure (HCI), dengan Nutanix sebagai mitra teknologi. Dalam studi kasus yang dipublikasikan Nutanix, Setia Yasa menyebut pendekatan digitalisasi ini sebagai salah satu aspek paling kritis bagi bisnis bank, terutama untuk tumbuh dan mendukung perkembangan ekonomi digital Bali.

Pada 2023, bank menggandeng Mastersystem Infotama untuk memperkuat infrastruktur yang disebut agile, scalable, secure, dan mudah dikelola. Di atas fondasi itu, bank menyiapkan layanan seperti digital onboarding, Open API, kerja sama dengan fintech dan e-commerce, serta layanan omni channel. Pola pikirnya jelas: infrastruktur modern adalah syarat agar layanan di atasnya bisa tumbuh cepat tanpa mengorbankan keamanan.

Pariwisata: QRIS Lintas Negara dan Pungutan Wisatawan

Bagi bank di pulau wisata, pembayaran lintas negara adalah kebutuhan sehari-hari. Pada April 2025, BPD Bali memperkenalkan QRIS dengan teknologi NFC bagi wisatawan dari Thailand, Singapura, dan Malaysia. Per Agustus 2026, fitur QRIS Cross-Border di aplikasi BPD Bali Mobile terhubung dengan enam negara: Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah dan bank persepsi, BPD Bali juga menggandeng DOKU untuk memudahkan wisatawan asing membayar pungutan wisatawan asing Bali, termasuk lewat WhatsApp. Dalam ajang QRIS Bali Summer Run 2026 pada 8 Agustus, Setia Yasa menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur QRIS Cross-Border adalah cara memastikan digitalisasi dinikmati semua lapisan masyarakat sambil menopang pariwisata dan UMKM, dan ia menyebut kegiatan itu sebagai upaya memperluas edukasi pembayaran digital secara inklusif.

UMKM sebagai Penopang Pertumbuhan

Hingga September 2026, BPD Bali mencatat kredit Rp26,82 triliun, dengan pembiayaan UMKM sebesar Rp14,43 triliun. Jumlah merchant QRIS bank mencapai 72.597, bertambah 12,39 persen dibanding tahun sebelumnya. Total aset tercatat Rp44,87 triliun, tumbuh 5,66 persen secara tahunan.

Angka itu mencerminkan strategi yang berjalan di dua sisi: pembiayaan dan kemudahan bertransaksi. Di sisi pembiayaan, bank sedang membangun pengajuan kredit daring pada fase awal untuk segmen tertentu agar pelaku usaha tidak harus datang ke cabang, serta mengembangkan internet banking bagi pengusaha dan UMKM. Di sisi transaksi, QRIS membuat pedagang kecil bisa menerima pembayaran dari warga maupun wisatawan.

Digitalisasi untuk Pemerintah Daerah

Peran bank daerah tidak berhenti pada nasabah ritel. Lewat KKI Online, BPD Bali menghubungkan sistem pembayaran perbankan dengan platform pengadaan Mbizmarket sehingga belanja pemerintah daerah dapat diawasi dengan kartu kredit digital. Setia Yasa menyebut sistem ini menawarkan kontrol transaksi yang lebih baik dengan keamanan berlapis seperti PIN, kata sandi mobile banking, dan token khusus. Penyedia barang dan jasa, terutama UMKM, dijadwalkan menerima pembayaran paling lambat satu hari setelah berita acara serah terima.

Tantangan ke Depan

Semakin luas ekosistemnya, semakin besar tuntutan teknisnya. Transaksi lintas negara harus tetap lancar di puncak kunjungan wisata, integrasi dengan sistem pemerintah daerah perlu aman dan mudah diaudit, dan setiap mitra atau negara baru membuka kebutuhan pengembangan fitur yang harus dikejar dengan cepat. Keberhasilan strategi Setia Yasa pada akhirnya diukur dari seberapa jauh digitalisasi benar-benar dirasakan pedagang, pelaku UMKM, wisatawan, dan warga Bali.