Teknologi.id - Beberapa situs pemerintah Indonesia diduga menjadi sasaran peretasan oleh sekelompok hacker. Salah satu yang dilaporkan adalah situs resmi Portal Informasi Indonesia, indonesia.go.id. Saat situs ini diretas, tampilan halamannya berubah menjadi latar hitam yang diiringi musik instrumental lagu Wajib Nasional "Gugur Bunga". Di halaman tersebut, terdapat tulisan "Stamped by Indonesian Peoples" yang ditempatkan di atas poster "Peringatan Darurat" dengan gambar Burung Garuda berlatar biru.
🔴 Situs pemerintah Indonesia baru saja diretas oleh sekelompok hacker yang menyampaikan kritik keras terkait politik dinasti dan proyek IKN.
Ini menunjukkan bahwa kekecewaan publik bisa meluas hingga ke dunia digital. Bagaimana tanggapan kalian soal ini?
Hingga saat ini… pic.twitter.com/PF7WqNTj8Z
Poster Burung Garuda ini sebelumnya telah ramai di media sosial sebagai simbol perlawanan terhadap rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengesahkan RUU Pilkada 2024, yang dianggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di bawah poster, terdapat pesan berisi kritik terhadap praktik politik dinasti dan keputusan DPR yang dinilai melanggar keadilan.
Situs-situs lain seperti kejaksaan.go.id, dprd.mojokertokota.go.id, dan ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id juga mengalami peretasan serupa. Setiap situs menampilkan pesan yang berbeda, namun dengan tema yang sama, yaitu perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.
Baca juga: Viral Posting Peringatan Darurat Garuda Biru di Medsos, Ini Maknanya
Misalnya, situs dprd.mojokertokota.go.id menampilkan pesan "Tidak semua keinginan anak harus dipenuhi orang tua. Tidak pula ambisi orang tua harus diikuti anak," sebagai bentuk kritik terhadap politik dinasti.
Sementara itu, situs ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id menampilkan video dari acara televisi Mata Najwa yang disertai dengan poster "Peringatan Darurat" dan pesan bahwa keputusan DPR merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Situs-situs yang diretas telah dibagikan di grup Indonesia Hacker People melalui aplikasi pesan instan Telegram. Daftar tersebut juga tersedia di situs hackmck.pages.dv, yang menampilkan halaman berwarna hitam dengan tautan berwarna merah.
Tanggapan Kominfo tentang Situs Pemerintah yang Diretas
Dalam tanggapannya, Prabu Revolusi, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, mengonfirmasi bahwa situs indonesia.go.id sedang dalam perbaikan, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah hal tersebut terkait dengan peretasan.
Selain peretasan situs web, akun e-mail DPR RI dengan alamat dprnow@dpr.go.id juga diduga diretas. E-mail tersebut diketahui mengirimkan pesan kepada sejumlah media yang berisi kritik terhadap tindakan DPR. Sekjen DPR, Indra Iskandar, mengatakan bahwa e-mail tersebut tidak diretas dari luar, melainkan disalahgunakan oleh orang dalam.
Baca juga: Waduh, Email Resmi DPR RI Kena Hack dan Sebarkan Pesan Perlawanan
Gelombang protes ini dipicu oleh keputusan DPR yang dianggap inkonstitusional, setelah secara mendadak mengadakan rapat Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas revisi putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada 2024. Keputusan ini dianggap membuka peluang bagi Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi, untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.
Peretasan ini menunjukkan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap tindakan pemerintah dan DPR, dengan memanfaatkan dunia maya sebagai sarana untuk menyampaikan kritik dan aspirasi mereka.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
