Teknologi.id - Kabar mengenai peretasan situs resmi Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) baru saja mencuat. Sebanyak 204 juta data pemilih dilaporkan dijual senilai US$74 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar setelah peretas bernama Jimbo berhasil mendapat akses ke informasi ini.
Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelidiki kejadian ini.
"Kami masih dalam proses penelusuran bersama dengan mabes cyber bareskrim dan BSSN," ujarnya kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (29/11/2023).
Baca juga: Situs KPU Kebobolan, 204 Juta Data Warga Indonesia Dijual Rp 1,1 M di Forum Hacker
Kejadian peretasan ini terungkap saat masa kampanye Pemilu memasuki hari pertama. Lembaga Cissrec menjelaskan bahwa Jimbo berhasil memperoleh 253 juta data, namun setelah disaring, terdapat 204 juta data unik yang mirip dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU.
Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, menjelaskan bahwa data yang bocor mencakup informasi pribadi seperti nomor identitas, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, dan informasi seputar lokasi pemilih.
Jimbo juga membagikan 500 data contoh yang diperolehnya ke situs darkweb BreachForums. Cissrec telah mencoba memverifikasi data sampel tersebut melalui website cekdpt, dan hasilnya sejalan dengan data yang dibagikan oleh Jimbo, termasuk nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana pemilih terdaftar.
Kejadian peretasan ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Pada tahun sebelumnya, sekitar 105 juta data dari KPU juga dilaporkan bocor oleh hacker bernama Bjorka.
Peretasan data pribadi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan informasi pribadi masyarakat. Langkah-langkah pengamanan yang lebih kuat menjadi krusial dalam melindungi data-data sensitif yang terkait dengan proses demokrasi seperti Pemilu.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
