Foto: Wikimedia Commons
Teknologi.id- Inggris resmi mengumumkan langkah besar dalam modernisasi sistem keamanan nasional dengan memperluas penggunaan teknologi pengenalan wajah Live Facial Recognition (LFR) ke seluruh pasukan kepolisian di Inggris dan Wales. Pengumuman yang disampaikan pada Kamis (4/12/2025) itu menjadi babak baru pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penegakan hukum sekaligus menghadirkan perdebatan dan argumentasi panas soal privasi publik.
Pemerintah menilai teknologi face recognition telah memberikan dampak yang signifikan dalam menangkap para pelaku kejahatan serius sehingga penggunaannya perlu diperluas secara nasional. Namun, di sisi lain kelompok yang tidak setuju seperti kelompok hak sipil Big Brother Watch memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi membuka pintu menuju pengawasan massal terhadap warga sipil.
Penerapan Nasional untuk Seluruh Kepolisian Inggris dan Wales
Dalam rencana skala nasional yang diumumkan pemerintah, sistem LFR akan diterapkan di seluruh pasukan kepolisian Inggris dan Wales, termasuk di wilayah yang sebelumnya belum pernah menggunakan teknologi ini. Dilansir dari The Sun, Menteri Kepolisian Inggris, Sarah Jones menegaskan bahwa pengenalan wajah merupakan suatu terobosan besar yang telah membantu mempercepat penangkapan para pelaku kriminal berbahaya yang tersebar di jalanan.
Pemerintah juga mengusulkan pembentukan satu otoritas pengawas tunggal yang bertugas memantau pemakaian teknologi tersebut secara nasional.Untuk memastikan kebijakan dapat berjalan transparan, pemerintah akan membuka konsultasi publik selama 10 minggu guna menampung masukan terkait aspek regulasi, perlindungan privasi, serta potensi pelanggaran hak sipil.
Baca juga: 200 CCTV AI Ditebar di Bandung: Korlantas Ubah Pelanggaran Jadi Tilang ETLE Otomatis
Foto: biometricupdate.com
1.300 Kasus Penangkapan Berkat Teknologi Pengenalan Wajah
Teknologi pengenalan wajah sebenarnya bukan hal baru bagi penegak hukum Inggris. Metropolitan Police London telah menggunakan LFR dalam operasi selama dua tahun terakhir, dan hasilnya dinilai sangat efektif. Menurut data kepolisian setempat, sudah ada sekitar 1.300 penangkapan terhadap pelaku kejahatan serius berkat bantuan sistem ini. Para pelaku tersebut terlibat dalam berbagai tindak kriminal seperti perampokan, kekerasan, pencurian, penipuan, hingga kejahatan seksual.Tidak hanya melalui van mobile, kepolisian juga menggunakan teknologi ini untuk menganalisis rekaman CCTV, kamera pintu rumah, hingga video dari masyarakat. Sistem LFR membantu mempercepat proses identifikasi wajah dari berbagai sudut dan kondisi sehingga mampu mempersempit waktu investigasi yang sebelumnya membutuhkan langkah secara manual berhari-hari. Menurut pimpinan nasional untuk program LFR, Lindsey Chiswick, teknologi ini harus dimanfaatkan karena jauh lebih efisien untu menangkap ribuan penjahat berbahaya di jalanan dibandingkan dengan metode tradisional.
Kelompok Hak Sipil Tidak Setuju terhadap LFR
Di tengah dukungan dari aparat penegak hukum, penerapan nasional LFR justru mendapatkan kritik keras dari berbagai organisasi hak sipil. Kelompok seperti Big Brother Watch memperingatkan bahwa perluasan teknologi ini bisa menjadikan Inggris dengan pengawasan massal terhadap warga sipil.
Dikutip dari The Herald, Silkie Carlo yang merupakan Direktur Big Brother Watch menyampaikan bahwa pengawasan wajah yang dilakukan secara real time bisa menghilangkan privasi seperti yang kita kenal. Kekhawatiran utama kelompok ini terletak pada potensi penyalahgunaan teknologi serta ketidakmampuan publik mengontrol bagaimana data biometrik mereka dipakai. Laporan Liberty Investigates mengungkap bahwa pada 2024, kamera pengenalan wajah telah memindai jutaan orang di ruang publik, membuat warga berisiko dianggap sebagai tersangka tanpa alasan jelas. Mereka berpendapat bahwa pengawasan ini sudah di luar kendali dengan lebih dari 7 juta orang di Inggris dan Wales dipindai oleh kamera pengenal wajah tahun lalu.
"Hukum di Eropa melindungi publik dari pengawasan massal pengenalan wajah, tetapi Inggris merupakan pengecualian di dunia demokrasi dengan publik yang kini diawasi oleh kamera-kamera ini dan diperlakukan seperti tersangka hampir setiap hari," kata kelompok tersebut dilansir dari Reuters.
Baca juga: Kenapa Anda Butuh Jasa Pasang CCTV Terpercaya?
Antara Keamanan dan Kebebasan Publik
Pemerintah Inggris berpendapat bahwa perluasan teknologi ini dibutuhkan untuk menghadapi kejahatan modern yang semakin kompleks. Namun, masyarakat khususnya kelompok hak sipil masih beranggapan bahwa teknologi ini justru merampas hak kebebasan mereka karena diawasi secara terus menerus oleh negara. Pertanyaan besar mengenai perlindungan data serta potensi pengawasan massal masih menjadi kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan. Konsultasi publik selama 10 minggu ke depan akan menjadi penentu arah kebijakan ini apakah Inggris mampu menemukan titik penyelesaian antara keamanan dan kebebasan sipil.
Baca berita dan artikel lainnya di Google News
(IR/ZA)
