Teknologi.id - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, telah menetapkan target peluncuran KTP digital pada akhir bulan Februari 2024.
Langkah-langkah teknis terkait implementasi Digital ID telah dipersiapkan secara komprehensif oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
Baca juga: Cara Mudah Aktivasi KTP Digital di HP dengan Mudah dan Cepat
Dalam Rapat Koordinasi Laporan 9 K/L terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara virtual, Budi menyampaikan bahwa tim teknis telah menyiapkan semua detail terkait implementasi, dan kini menunggu persetujuan akhir untuk menjalankan rencana sesuai target yang telah ditetapkan.
Menkominfo menekankan pentingnya memperhatikan aspek regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Perlu diingat bahwa penerapan Digital ID harus selaras dengan regulasi yang ada, termasuk UU ITE dan Perpres mengenai SPBE.
Digital ID diharapkan dapat memberikan nilai tambah signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat melalui teknologi canggih yang diterapkan.
Baca juga: Cara Mengetahui Apakah KTP Kita Dipakai Orang Lain untuk Hutang Pinjol
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menegaskan urgensi implementasi Digital ID kepada semua pihak terkait. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat kemajuan menuju era digital yang lebih inklusif dan efisien.
Selain keterlibatan Kementerian Kominfo, Kemendagri, dan Peruri, implementasi Digital ID juga melibatkan sejumlah kementerian lainnya, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menunjukkan kerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
