Teknologi.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyiapkan empat lapis pencadangan (backup) setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Setiap kementerian juga diwajibkan membuat pencadangan data sebagai langkah pencegahan.
"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup, yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam," kata Hadi dalam konferensi pers di kantornya pada Senin (1/7/2024).
Ia menjelaskan bahwa ada empat lapis backup yang akan disiapkan untuk memastikan keamanan data. Selain backup di pusat data nasional dan DRC, setiap pemilik data center juga harus memiliki backup.
"Dan bisa auto gate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki backup, sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup tersebut," imbuhnya.
Baca juga: Diserang Hacker, Pusat Data Nasional Ternyata Beranggaran Fantastis Rp 700 Miliar
"Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di Cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," sambung Hadi.
Hadi mengungkapkan bahwa layanan PDNS 2 akan aktif mulai Juli 2024 setelah serangan ransomware, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini diambil agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada waktu yang telah ditentukan.
Data di PDNS 2 juga akan dicadangkan di situs dingin (cold site) untuk pemulihan data jarak jauh. Situs dingin ini nantinya akan ditingkatkan menjadi hot site khusus untuk layanan strategis.
"Jadi kalau kita ketahui ada DRC (Disaster Recovery Center). Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara auto gate. Mampu memberikan pelayanan secara interactive service," jelas Hadi.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pelayanan publik seperti Imigrasi akan dapat berjalan lancar dan cepat meskipun terjadi gangguan di pusat data nasional sementara, seperti yang terjadi sebelumnya.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
