Foto: Kominfo
Teknologi.id - Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia tahun
2022 resmi berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menyatakan Presidensi G20 Indonesia mendorong pembahasan pemanfaatan teknologi digital untuk pemulihan
ekonomi yang resilient pascapandemi Covid-19.
"G20 telah menempatkan isu
digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan
perekonomian,”
“Pembahasan mengenai pemanfaatan
digital terus berlangsung, termasuk dalam Presidensi G20 yang mengangkat tiga
agenda utama yaitu arsitektur kesehatan
global, transformasi ekonomi berbasis digital dan transisi energi,”
Ujarnya saat hadir secara virtual
dalam Kick Off Meeting DEWG G20 dari Jakarta Pusat, Selasa (15/03/2022).
Menurut Menteri Airlangga,
perkembangan digitalisasi saat ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi
melakukan percepatan pemulihan dengan konektivitas yang cepat, di sisi lain
menciptakan kesenjangan karena masalah literasi dari masyarakat.
“Transformasi digital juga tidak
sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan
mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat,”
jelasnya.
Sedangkan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut
Binsar Pandjaitan membeberkan sederet transformasi digital yang telah
dilakukan pemerintah mulai dari Online
Single Submission (OSS) hingga E-Katalog.
Pertama, menurut Luhut, adalah
penerapan OSS. OSS sudah berjalan meskipun masih ada perbaikan di sana-sini.
"Karena ini kan besar
sekali. Jadi pastilah masih banyak kurang sana-sini. Tapi sekarang monitoring
evaluasi untuk itu sudah jalan," katanya.
Kedua adalah penerapan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan
Batu Bara Antar Kementerian dan Lembaga).
Baca juga: 3 Karakteristik Transformasi Digital pada Presidensi G20
Menurut dia, keberadaan SIMBARA
akan menekan selisih angka terkait data mineral seperti nikel hingga batu bara
dari Kementerian ESDM hingga Kementerian Keuangan.
"Jadi tidak ada lagi terjadi
angka yang selisih beda dan itu menimbulkan kerugian negara. Ini saya kira
pajak kita tahun ini pasti lebih tinggi dari target. Kenapa? Penerimaan dari
sini pasti lebih," ujar Luhut.
Ketiga, lanjut dia, digitalisasi pelabuhan. Menurut dia, 11
pelabuhan besar di tanah air telah dan akan didigitalisasi.
Keempat adalah digitalisasi APBD. Hal itu
meminimalisasi kepala daerah yang tertangkap penegak hukum lantaran
penyalahgunaan APBD.
Selain itu, guna meningkatkan
pembelanjaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Pemerintah akan meluncurkan
platform E-Katalog.
Platform itu merupakan aplikasi
belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP).
(fpk)
