Download Teknologi App
Sumber : X/ @xDaily
Teknologi.id - Pada hari Jumat lalu (30/08/2024), Mahkamah Agung Brazil memerintahkan penangguhan secara nasional sosial media X milik Elon Musk. Sebelumnya, perusahaan tersebut menentang perintah pengadilan terkait moderasi konten dan penunjukan perwakilan hukum perusahaan di negara tersebut.
Selain itu, mengutip dari G1 Globo, Alexandre de Moraes, hakim utama pengadilan menetapkan denda harian bagi orang atau bisnis di Brasil yang menggunakan VPN ataupun cara lainnya untuk mengakses X saat situs tersebut dilarang di negara Brazil. Bila diketahui melanggar, denda yang akan dikenakan sebesar 50.000 reais atau sekitar Rp 130 juta.
Untuk menangguhkan aplikasi sosmed tersebut, De Moraes memerintahkan Anatel, regulator telekomunikasi di negara tersebut. Setelahnya Anatel akan mengonfirmasi pelaksanaannya ke pengadilan dalam waktu 24 jam.
Larangan ini berawal dari kekhawatiran pemerintah Brazil terhadap kegagalan X dalam menghapus konten-konten yang dianggap melanggar undang-undang setempat, terutama terkait ujaran kebencian, disinformasi, dan konten berbahaya lainnya.
Pengadilan juga mengkritik platform tersebut karena tidak cukup kooperatif dengan pihak berwenang dalam upaya mereka menegakkan hukum siber di Brazil.
Baca juga: X Tutup Kantor Operasional di Brasil, Elon Musk Murka?
Beberapa menit setelah putusan tersebut diterbitkan, Elon pun memberikan tanggapannya melalui X, “Kebebasan berbicara adalah landasan demokrasi dan seorang hakim semu yang tidak dipilih di Brazil menghancurkannya untuk tujuan politik”.
CEO X pun ikut menambahkan dalam sebuah postingan, “Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi pengguna X di dunia, terlebih di Brazil, yang ditolak aksesnya ke platform kami. Saya berharap hal ini tidak terjadi – hati saya hancur. Konstitusi Brazil mengatakan, "Setiap dan semua penyensoran yang bersifat politis, ideologis, dan artistik dilarang." Saya berharap suatu hari nanti pemerintah Brasil akan menaati Konstitusi yang telah diratifikasi oleh rakyat Brazil. Namun, hingga ada perubahan di Brazil, X akan ditutup. Kami berharap dapat segera kembali”.
Permasalahan ini pun merambat pada pembekuan rekening keuangan Starlink milik SpaceX, penyedia internet yang juga milik Musk. Elon musk pun dengan sigap menanggapi pembekuan ini dengan mengumumkan bahwa perusahaan akan terus menyediakan layanan internet gratis bagi pengguna di Brazil hingga masalah ini terselesaikan.
X memang telah mempersiapkan menerima perintah penutupan tersebut, dengan menyatakan pada Kamis malam bahwa mereka memperkirakan hakim Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan perintah tersebut.
Perusahaan itu menutup kantornya di Brazil awal bulan ini, dengan mengatakan bahwa perwakilannya telah diancam akan ditangkap jika dia tidak mematuhi perintah yang digambarkan sebagai "sensor" - dan juga ilegal menurut hukum Brazil.
Hakim Alexandre de Moraes memerintahkan agar akun-akun X yang dituduh menyebarkan disinformasi, yang sebagian besar adalah pendukung mantan presiden Jair Bolsonaro, diblokir selama penyelidikan berlangsung. X diancam denda karena menolak mematuhi perintah ini, dan baik perusahaan maupun Elon Musk menuduh hakim tersebut berhaluan kiri.
Larangan terhadap X akan tetap berlaku sampai perusahaan menunjuk perwakilan hukum baru di Brazil dan membayar denda atas pelanggaran hukum.
Baca juga: Ridwan Kamil Minta Maaf Terkait Twit Lama yang Viral, Ini Penjelasannya
Dalam unggahan resminya, X menyatakan tidak akan mematuhi perintah yang dianggap ilegal dan merasa hakimlah yang memaksa mereka melanggar hukum Brazil.
Hari Sabtu, pagi ini, pengguna mulai melaporkan bahwa tidak dapat menggunakan platform X lagi. Permasalahan ini atas dasar kebebasan untuk berbicara melalui sosial media, yang menjadi tempat setiap penggunanya untuk saling bertukar pendapat.
Elon Musk dan timnya merasa hal itu tidak bisa dibatasi terlebih de Moraes melarang hal ini atas dasar politik. Demi membela prinsipnya, X pun memutuskan untuk mundur dari Brasil.
Di tengah berbagai perdebatan tentang kebebasan berbicara dan regulasi internet, kasus ini menunjukkan betapa rumitnya menjaga keseimbangan antara kebebasan, politik, dan tanggung jawab di era digital.
Baca berita dan artikel lainnya di : Google News.
Tinggalkan Komentar