Download Teknologi App
Foto: Getty Images
Teknologi.id - Sejak November 2024, Presiden AS Donald Trump menunjuk Elon Musk untuk memimpin Department of Government Efficiency (DOGE), departemen baru yang bertujuan memangkas birokrasi dan mengurangi anggaran negara.
Namun, jabatan Musk berbeda dari pejabat pemerintah biasa.
Ia berstatus sebagai "Pegawai Khusus Pemerintah", kategori yang memungkinkan tenaga ahli bekerja, atau diharapkan untuk bertugas, kepada pemerintah dalam 130 hari atau kurang dari 365 hari.
Dikutip dari laporan CNN, meskipun menjabat sebagai "PNS Khusus", Musk tidak menerima gaji sepeserpun dari pemerintah federal AS. Untuk itu, ia tidak diwajibkan melaporkan harta kekayaannya secara publik.
Juru bicara Gedung Putih menegaskan, "Sebagai pegawai pemerintah khusus yang tidak dibayar dan bukan perwira yang ditugaskan, Elon akan mengajukan pemaparan laporan keuangan secara rahasia."
"Musk dan staf DOGE lainnya akan diberikan arahan etik minggu ini," tambahnya, dirangkum dari CBS News, Jumat (14/2/2025).
Baca juga: Donald Trump dan Elon Musk Tutup USAID, Bill Gates Peringatkan Kematian Massal!
Menurut aturan, dijelaskan bahwa "Pegawai Khusus Pemerintahan" diwajibkan menyerahkan laporan keuangan dalam 30 hari setelah menjabat.
Jika menerima gaji di atas tingkat GS-15 dan bekerja selama 60 hari, laporan tersebut harus dipublikasikan.
Tingkat GS-15 merupakan yang tertinggi dalam sistem penggajian PNS AS, dengan gaji tahunan pada 2024 berkisar antara 140.000 dollar AS (sekitar Rp 2,2 miliar) hingga 183.500 dollar AS (sekitar Rp 3 miliar).
Namun, jika Pegawai Khusus bergaji di bawah GS-15 atau tidak menerima gaji, seperti Elon Musk, mereka dapat mengajukan laporan secara rahasia.
Sebagai Pegawai Khusus Pemerintah, Musk tunduk pada undang-undang federal tentang konflik kepentingan, yang melarang keterlibatannya dalam keputusan yang dapat memengaruhi kepentingan finansial pribadinya.
Kerap membuat langkah yang menuai kritik
Seorang sumber yang enggan menyatakan identitasnya, mengatakan kepada CNN bahwa Elon Musk memiliki izin keamanan rahasia tingkat tinggi selama menjabat sebagai kepala DOGE.
Musk juga berkantor di kompleks Gedung Putih bersama Presiden Donald Trump.
Penunjukan Musk sebagai pejabat pemerintah sudah tidak terlalu mengejutkan, mengingat ia adalah pendukung dan tim sukses Trump dalam Pilpres AS 2024.
Sejak memimpin DOGE, ia melakukan beberapa kebijakan besar yang menuai kontroversi. Salah satu langkah terbesarnya adalah menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dengan alasan efisiensi.
Baca juga: Elon Musk Mulai Terapkan Efisiensi, Puluhan Ribu PNS Bakal Digantikan AI
Selain itu, Musk memberikan ultimatum kepada pegawai sipil. Mereka diberi pilihan untuk bekerja lebih keras sesuai kebijakan baru atau mengundurkan diri.
Kebijakan ini mengingatkan publik pada langkah Musk saat mengakuisisi Twitter (sekarang X), di mana ia memangkas banyak karyawan, termasuk CEO Twitter yang menjabat saat itu, Parag Agrawal.
Baru-baru ini, Trump juga mengkonfirmasi bahwa Musk memiliki akses ke sistem pembayaran penting Departemen Keuangan AS, yang langsung mendapat protes dari serikat pekerja.
Akan tetapi, Trump membela kebijakan tersebut dan menegaskan, "Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami. Dan kami akan memberinya persetujuan jika perlu. Jika tidak perlu, kami tidak akan melakukannya."
Langkah-langkah Musk ini semakin memicu perdebatan, dengan banyak pihak mempertanyakan dampaknya terhadap transparansi dan stabilitas birokrasi pemerintahan.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(AAA)
Tinggalkan Komentar