Dijual Rp 3,5 M di Forum Hacker, Database Bank Jatim Bocor?

Teknologi.id . October 22, 2021


Foto: Rumah123.com


Teknologi.id - Belum usai viralnya pembahasan kasus kebocoran database KPAI, kini giliran Bank Jatim yang tertimpa kasus serupa.

Data nasabah Bank Jatim diduga bocor dan dijual di forum hacker Raidforums seharga USD 250 ribu atau sekitar Rp 3,5 miliar oleh akun bernama @bl4ckt0r.

Disebutkan bahwa data yang ditawarkan meliputi 259 database dengan ukuran yang cukup besar, yakni 378GB. Dr. Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC mengungkapkan bahwa data tersebut berisi informasi sensitif seperti data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan informasi lainnya yang rentan disalahgunakan.

"Isinya meliputi 259 database beserta informasi sensitif seperti data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan masih banyak lagi," ungkap Pratama.

Baca juga: 8,4 Miliar Password Bocor, Begini Cegah Kebocoran Passwordmu

Data Bank Jatim Bocor. Foto: Istimewa

.

"Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah. Perlu dilakukan forensik digital untuk mengetahui celah keamanan mana yang dipakai untuk menerobos, apakah dari sisi SQL (Structured Query Language) sehingga diekspos SQL Injection atau ada celah keamanan lain," kata pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.

Baca juga: Mengenal Hacker dan Cara Melindungi Website dari Hacker

Menurut Pratama, agar meminimalisir kejadian serupa, sebaiknya penguatan sistem dan SDM harus ditingkatkan, adopsi teknologi utamanya untuk pengamanan data juga perlu dilakukan.

Indonesia sendiri masih dianggap rawan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih rendah. Yang terpenting dibutuhkan UU PDP yang isinya tegas dan ketat seperti di eropa. Ini menjadi faktor utama, banyak peretasan besar di tanah air yang menyasar pencurian data pribadi

"Sudah berkali - kali kejadian seperti ini, seharusnya Pemerintah dan DPR bisa sepakat untuk menggolkan UU PDP, Tanpa UU PDP yang kuat, para pengelola data pribadi baik lembaga negara maupun swasta tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban lebih jauh dan tidak akan bisa memaksa mereka untuk meningkatkan teknologi, SDM dan keamanan sistem informasinya," pungkasnya.

(dwk)

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar