Download Teknologi App
Foto: CNBC Indonesia
Teknologi.id – Indonesia kembali menjadi sorotan dunia siber setelah serangkaian insiden kebocoran data pribadi menghantam berbagai sektor strategis. Di tengah keresahan publik, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya buka suara mengenai penyebab utama di balik rapuhnya pertahanan siber di tanah air. Masalah utama ternyata bukan terletak pada canggihnya teknik peretasan, melainkan pada masalah fundamental yang sering terabaikan: sistem elektronik yang usang dan kelalaian manusia (human error).
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa banyak infrastruktur digital di Indonesia, baik milik pemerintah maupun swasta, masih berjalan di atas arsitektur lama. Kelemahan teknis ini menjadi pintu masuk utama bagi para aktor jahat untuk mengeksploitasi data sensitif milik jutaan warga negara.
Sistem Warisan yang Rentan dan Minim Pembaruan
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Alexander Sabar adalah banyaknya sistem elektronik yang dibangun dengan teknologi masa lalu dan tidak mendapatkan pembaruan keamanan (security patch) secara berkala. Arsitektur sistem yang sudah "berumur" ini sering kali tidak memiliki pertahanan yang memadai terhadap jenis serangan modern seperti ransomware yang kian canggih.
"Solusi teknologi keamanan sebenarnya tersedia di pasar, tetapi efektivitasnya sering terhambat oleh penerapan dan pengelolaan yang belum optimal," ujar Alex. Banyak instansi yang terjebak dalam kompleksitas ekosistem digital mereka sendiri. Dengan banyaknya aplikasi, keterlibatan vendor pihak ketiga, dan integrasi lintas platform, potensi munculnya celah keamanan meningkat secara eksponensial. Tanpa tata kelola yang terintegrasi, anggaran besar yang dialokasikan untuk sektor IT sering kali menjadi sia-sia karena tidak menyentuh akar masalah pada level infrastruktur dasar.
Faktor Kelalaian Manusia dan Pengelolaan Akses Internal
Selain masalah perangkat keras dan lunak, kelalaian manusia tetap menjadi mata rantai terlemah dalam keamanan siber. Komdigi mencatat bahwa banyak insiden kebocoran data berawal dari hal-hal sederhana namun fatal, seperti pengelolaan kata sandi (password) yang buruk dan konfigurasi sistem yang salah.
Serangan phishing—teknik rekayasa sosial untuk mencuri identitas pengguna—juga tetap menjadi ancaman serius karena rendahnya literasi digital di tingkat operasional. Sering kali, staf di dalam sebuah instansi diberikan hak akses yang berlebihan (excessive privileges) yang melampaui kebutuhan tugas mereka. Hal ini menciptakan risiko internal yang sangat besar; jika satu akun staf berhasil dikompromikan, peretas dapat dengan mudah menjelajahi seluruh jaringan data organisasi.
Minimnya pencatatan aktivitas pengguna (audit log) dan pengawasan akses internal yang lemah membuat penyalahgunaan data sulit terdeteksi sejak dini. Akibatnya, banyak kasus kebocoran data baru diketahui publik setelah data tersebut dijual di forum-forum gelap (dark web), bukan karena deteksi internal oleh tim keamanan perusahaan.
Serangan Siber yang Semakin Terarah
Pola serangan siber di Indonesia kini telah mengalami pergeseran paradigma. Jika dulu serangan bersifat acak dan masif, kini serangan lebih bersifat terukur dan dirancang khusus sesuai karakteristik target. Instansi pemerintah dan sektor strategis seperti keuangan dan energi menjadi target utama serangan yang telah dipelajari dengan saksama oleh para pelaku.
Baca juga: Laporan Cloudflare 2025: Indonesia "Sarang Hacker" Terbesar di Dunia
Kualitas serangan siber di tanah air terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kompleksitas. Teknik rekayasa sosial yang digunakan kini semakin sulit dikenali, bahkan oleh pengguna yang sudah memiliki pemahaman dasar tentang internet. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas deteksi ancaman secara real-time yang tidak hanya mengandalkan perangkat lunak, tetapi juga kesiapan personel keamanan siber (Security Operations Center).
Foto: McAfee
Efektivitas UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Di sisi regulasi, kehadiran Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sering kali dianggap belum maksimal karena kebocoran data justru meningkat setelah aturan ini diberlakukan. Namun, Alexander Sabar meluruskan pandangan tersebut. Menurutnya, meningkatnya laporan justru menunjukkan indikator positif: adanya peningkatan kesadaran publik dan kewajiban pelaporan bagi pengendali data.
Baca juga: 'Bjorka' Ditangkap! Hacker 22 Tahun Klaim Bobol 4,9 Juta Data Nasabah
UU PDP memaksa perusahaan untuk tidak lagi menutupi insiden kebocoran data yang mereka alami. Meski demikian, tantangan besar masih membentang pada tahap implementasi. Kesiapan para pengendali data (instansi/perusahaan) dan prosesor data dalam menyesuaikan standar keamanan dengan regulasi baru masih bervariasi. Konsistensi penegakan hukum terhadap mereka yang lalai menjaga data pribadi warga negara menjadi kunci agar UU PDP tidak hanya menjadi "macan kertas".
Langkah Strategis Menuju Keamanan Siber yang Tangguh
Untuk mengatasi carut-marut keamanan data di Indonesia, Komdigi menekankan perlunya penguatan regulasi turunan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Langkah-langkah yang harus segera diambil meliputi:
Audit Keamanan Berkala: Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan audit keamanan independen secara rutin, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.
Prinsip 'Least Privilege': Membatasi hak akses staf hanya pada data yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaan mereka.
Modernisasi Infrastruktur: Mengganti sistem warisan (legacy systems) dengan arsitektur keamanan modern yang mendukung enkripsi tingkat tinggi.
Literasi Siber Nasional: Meningkatkan pelatihan keamanan bagi seluruh level pegawai, bukan hanya divisi IT, untuk meminimalisir risiko phishing.
Keamanan data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi lintas sektor dan kepatuhan yang ketat terhadap UU PDP, diharapkan perlindungan terhadap ruang digital Indonesia akan semakin nyata dan efektif dalam jangka panjang, sehingga kebocoran data tidak lagi menjadi berita rutin yang menakuti masyarakat.
Baca berita dan artikel lainnya di Google News
(WN/ZA)
Tinggalkan Komentar