Jokowi Pertanyakan Anggaran Rp6,2 T untuk Buat Aplikasi, Ada Kementrian Punya 500 App

Teknologi.id . May 28, 2024
jokowi aplikasi
Foto: Infopublik


Teknologi.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keprihatinannya terhadap anggaran besar yang digunakan untuk pembuatan platform dan aplikasi di berbagai kementerian dan lembaga. Anggaran yang mencapai Rp6,2 triliun ini digunakan untuk membangun aplikasi baru setiap tahun, dan ini dianggap sangat tidak efisien.

Saat membuka acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia atau INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (27/5/2024), Jokowi menyoroti adanya satu kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi.

Baca juga: Rekomendasi 7 Aplikasi Saham yang Aman dan Terbaik 2023, Cocok untuk Pemula!

“Tahun ini saya cek, dalam anggaran terdapat Rp6,2 triliun yang akan digunakan untuk membuat aplikasi dan platform baru,” ujar Jokowi. Ia mengkritik kebiasaan di kementerian dan lembaga yang selalu membuat aplikasi baru setiap kali terjadi pergantian pejabat. Hal ini menyebabkan pemborosan anggaran dan sistem yang tidak efisien.

Jokowi memberikan contoh di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki 400 aplikasi. Menurutnya, setiap pergantian menteri atau kepala dinas di kementerian atau lembaga, sering kali disertai dengan pembuatan aplikasi baru. “Mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti Gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tegasnya.

Presiden juga menyoroti bahwa kreativitas yang berlebihan dalam membuat aplikasi di berbagai sektor justru memperumit sistem. “Sangking kreatifnya, di Kemenkes aplikasi sendiri, pelayanan pajak aplikasi sendiri, pelayanan pendidikan aplikasi sendiri. Semua, kalau sudah ada yang baru apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi. Ruwet, inilah yang ingin kita setop,” katanya.

Jokowi berharap dengan adanya SPBE dan GovTech Indonesia, penggunaan teknologi di pemerintahan bisa lebih terintegrasi dan efisien, sehingga tidak ada lagi pemborosan anggaran dan duplikasi aplikasi yang tidak perlu.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(dwk)

Share :