Teknologi.id - Pada masa kampanye, Prabowo-Gibran mengajukan salah satu program untuk kebijakan mereka yakni ekonomi hijau dan biru. Sekjen PAN Eddy Soeparno pada Oktober tahun 2023 lalu mengungkapkan, "Pasangan Prabowo-Gibran memberikan prioritas pada upaya penyelamatan lingkungan, mengantisipasi dampak perubahan iklim dan melanjutkan kebijakan transisi energi yang sudah dilakukan Presiden Jokowi”.
Hari Kamis, 15 Agustus 2024, rencana kebijakan itu kembali dibahas oleh capres dan cawapres terpilih. Prabowo-Gibran akan membentuk badan khusus yang bertanggung jawab atas isu perubahan iklim dan karbon, Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK).
Baca juga: Menkominfo Budi Arie Kini Punya 2 Wakil Menteri, Berikut Tugas Mereka
Menurut Ketua Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah sebagai ketua rapat, badan itu bertugas untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.
Pembentukan badan ini adalah sebagai kewajiban untuk memenuhi komitmen global dalam mengurangi emisi karbon sejalan dengan 8 Misi Asta Cita Presiden Terpilih, yakni pada pilar kedua, untuk mendorong kemandirian banga, salah satunya melalui ekonomi hijau.
Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan usulan pembentukan satuan tugas terlebih dahulu, dengan pimpinan terpilih yaitu Prof. Dr. Laode Kamaluddin, Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, dan Ishak Saing dari Kantor Staf Presiden.
Satgas ini akan memulai sinkronisasi dengan pembahasan sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan melanjutkan transisi untuk menghasilkan kebijakan baru serta rumusan badan secara struktural. Pada pemerintahan era Jokowi telah terdapat sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon dalam RPJMN serta komitmen penurunan emisi karbon.
Moeldoko menambahkan Indonesia memiliki tantangan pembiayaan dalam rangka memenuhi target Penurunan Emisi di Tahun 2030. Biaya yang diperlukan mencapai Rp. 4.000 hingga Rp. 5.000 Triliun, dan Rp. 15.000 Triliun untuk mencapai Net Zero Emission di Tahun 2060 atau mungkin lebih cepat.
Baca juga: Usung Green Energy, Prabowo Mau Pakai Tebu dan Singkong Gantikan Bensin
Ia juga mengatakan, adanya potensi perdagangan karbon di Indonesia dan menjadi sumber pemasukan negara yang besar. Hal ini berkat kekayaan alam berupa hutan tropis serta keanekaragaman hayati laut dan pesisir untuk blue carbon. Salah satunya adalah mangrove, yang menjadi sumber penyerapan karbon, dan tentunya sangat penting bagi iklim.
Perdagangan karbon yang dibahas telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022. Perdagangan karbon sendiri diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 September 2023 di Bursa Karbon Indonesia.
Baca berita dan artikel lainnya di : Google News.
