Teknologi.id - Indonesia diketahui sedang dalam tahap penyuntikan vaksin COVID-19 bagi warganya. Pada awalnya, vaksin ini diprioritaskan untuk kalangan yang berada di garda terdepan seperti tenaga medis, TNI, Polri, dan lain-lain. Terbaru, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi mengizinkan vaksinasi mandiri. Dengan ini, perusahaan swasta dapat menyuntikkan vaksin COVID-19 yang diberi nama vaksin Gotong Royong secara mandiri.
Dilansir dari CNBC, pada hari Jumat (26/2), izin resmi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditandatangani pada Rabu (24/2/2021).
Melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa perusahaan swasta dapat menyuntikkan vaksinasi Gotong Royong kepada karyawannya dan tidak diperbolehkan untuk memungut biaya. Perusahaan lah yang akan menanggung biaya vaksinasi.
Hal ini tertera dalam Pasal 3 Ayat (5) yang berbunyi:
“Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin Covid-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis”.
Aturan tersebut juga menyatakan bahwa vaksinasi Gotong Royong tidak dilakukan di rumah sakit milik pemerintah, melainkan di rumah sakit swasta. Sehingga, perusahaan swasta harus bekerja sama terlebih dahulu dengan rumah sakit swasta untuk melakukan vaksinasi ke karyawan.
Jenis vaksin yang digunakan pun harus berbeda dengan vaksin COVID-19 program pemerintah. Hanya saja distribusi vaksin tetap melalui PT Bio Farma (Persero).
Baca juga: Jangan Tertipu! Ini Daftar 148 Pinjaman Online Resmi OJK
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir juga telah mengungkapkan bahwa vaksinasi Gotong Royong bersifat gratis. Nantinya, setelah perusahaan swasta membeli dari BUMN PT Bio Farma (Persero), BUMN kemudian akan membagikannya kepada karyawan.
Erick juga mengungkapkan bahwa untuk menjalankan program vaksinasi Gotong Royong ini, pemerintah sudah menyelenggarakan rapat dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Berdasarkan pernyataan Erick pada diskusi digital CNBC Indonesi Economic Outlook 2021, diketahui sudah ada 6.644 perusahaan yang mendaftar program ini dengan kebutuhan vaksin sebanyak 7,5 juta.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mempunyai pasokan untuk vaksin mandiri dari China, yang dibuat Sinopharm.
"Saya diperintahkan Presiden untuk cari, yang dekat dengan saya China. Saya sampaikan kami sudah engage dengan Sinopharm. Kita akan alokasikan untuk vaksin mandiri," kata Luhut.
Terkait berapa jumlah vaksin yang akan diterima Indonesia, Luhut mengatakan vaksin Sinopharm akan masuk secara bertahap. Pada akhir Maret dipastikan ada 2 juta dosis yang masuk dan Luhut berupaya untuk meningkatkannya menjadi 3 juta dosis.
"Pasti 2 juta, 3 juta harapan kita. Nanti pegawai-pegawai akan divaksin secara bertahap. Nanti April-Juni, 15 juta kita bisa dapat," terang Luhut.
Baca juga: Elon Musk Janjikan Internet 1Gbps, Akankah Terjadi?
Selain Sinopharm, kemungkinan besar vaksin Novavax dan Johnson&Johnson juga akan jadi pemasok vaksin mandiri.
"Ini orang rebutan, Presiden sudah perintahkan kita engage duluan. Kita sudah bayar," tegasnya.
(st)
