Foto: Green Queen
Teknologi.id – Indonesia
sedang menyusun rancangan undang-undang yang dapat memaksa raksasa teknologi
seperti Facebook dan Google untuk bernegosiasi dengan perusahaan media untuk
berbagi hasil pendapatan yang lebih adil.
Langkah ini disebut terinspirasi
oleh undang-undang baru Australia. Sebelumnya, UU di Australia mengharuskan kedua raksasa teknologi itu untuk membayar
konten kepada media online.
Menurut Ketua asosiasi media
siber Indonesia (AMSI), Weenseslaus Manggut tujuan dibuat RUU ini adalah untuk
memastikan pendapatan yang lebih adil yang menghasilkan berita 'jurnalisme yang
baik'. Weenseslaus sendiri terlibat dalam penyusunan RUU itu.
Algoritma perusahaan teknologi besar dapat memiliki dampak yang
signifikan terhadap pendapatan media berita digital, dengan menentukan seberapa
menonjol sebuah artikel muncul di pencarian Google atau di feed berita
Facebook.
Draf undang-undang tersebut belum
masuk ke parlemen. Saat ini, draf tersebut masih dalam proses pembahasan antara
perusahaan media dan perusahaan teknologi.
"Di bawah ekosistem saat
ini, clickbait lebih menguntungkan. Sulit untuk menjaga integritas jurnalisme
dalam ekosistem ini," kata Weenseslaus kepada Reuters.
Facebook dan Google belum menanggapi permintaan komentar atas RUU tersebut.
Baca juga: Internet Kencang akan Dibangun di Antartika, ini Tujuannya
Usman Kansong dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo), mengatakan RUU itu dapat memastikan pendapatan yang lebih baik
untuk organisasi media yang "berkualitas".
Akan tetapi tidak jelas apakah
itu akan menjadi undang-undang yang berdiri sendiri, atau dimasukkan ke dalam
undang-undang yang ada, seperti dikutip Reuters.
Sebelumnya, undang-undang media
daring di Australia sejak Maret mengharuskan Facebook dan Google Alphabet untuk
bernegosiasi dengan media Australia untuk konten yang mengarahkan lalu lintas
dan iklan ke situs web mereka.
Ross Tapsell, seorang dosen media
di Australian National University, mengatakan RUU itu akan lebih menguntungkan
bagi pemain industri yang besar dan punya koneksi politik.
(fpk)