Teknologi.id - Pusat kecerdasan buatan (AI) Indonesia akan dibangun di Jayapura, Papua, dengan target selesai pada awal 2025. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen kuat berbagai mitra dan partner, termasuk pihak yang terlibat langsung dalam proyek ini.
"PR kita disini masih banyak, tapi komitmen dari mitra, partner-partner kita luar biasa. Termasuk mungkin boleh saya umumkan di sini bahwa Pak Vikram menargetkan Januari atau Februari kita akan punya AI Center di Jayapura," ujar Meutya dalam Indonesia AI Day di Jakarta, Kamis (14/11).
Sementara itu, pusat AI lainnya juga sedang dibangun di Solo, Jawa Tengah, dan rencana untuk menambah fasilitas serupa di Jayapura bertujuan untuk memperluas jangkauan pengembangan teknologi AI di Indonesia. Namun, Meutya belum mengungkapkan besaran investasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut.
Baca juga: Bangun Pusat AI Nasional Pertama di Solo, Nvidia dan Indosat Investasi Rp 3 Triliun!
Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid juga menekankan pentingnya kedaulatan AI bagi Indonesia, sambil tetap mendorong inovasi dan investasi.
Pemerintah berkomitmen untuk merumuskan regulasi yang memastikan kedaulatan tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan global, seperti NVIDIA, dengan prinsip-prinsip kedaulatan yang kokoh.
Sementara itu, Vikram Sinha, Presiden Direktur dan CEO Indosat, mengajak pemerintah untuk membangun fondasi kedaulatan AI agar Indonesia bisa bersaing di panggung global.
Ia menekankan bahwa teknologi AI harus dijadikan akselerator untuk membuka potensi penuh masyarakat Indonesia. Vikram juga mengungkapkan tiga permintaan kepada pemerintah, termasuk penguatan fondasi kedaulatan AI.
"Hari ini, saya punya 3 permintaan. Saya punya Pak Erick (Menteri BUMN), saya punya Bu Menteri (Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid). Permintaan pertama saya adalah agar kita bisa membangun fondasi kedaulatan AI," ujar Vikram.
Menurut Vikram suatu data haruslah dianggap sebagai sebuah sumber daya alam, sehingga harus dilindungi dan dijaga, seperti menjaga budaya dan warisan.
"Dan harus ada dukungan yang tepat, kebijakan, produktivitas, insentif untuk memastikan bahwa kita melakukan hal ini," tutur Vikram.
(dwk)
