Terulang Kembali, 3.000 Data PNS Bocor dari NIK hingga Nomor Rekening!

foto: @nuicemedia/Twitter

Teknologi.id - Kebocoran data privasi milik masyarakat Indonesia sudah seperti hal yang lumrah terjadi belakangan ini. Mulai dari data NIK hingga kebocoran data sebanyak 1.3 Miliyar Data SIM Card. Data-data yang bocor ini dijual di forum situs jual-beli gelap oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tidak hanya sampai di situ, sekarang ada indikasi kebocoran data PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 3.000 data. Data-data ini tentunya berisi informasi pribadi para pegawai yang terhubung dengan berbagai keperluan, seperti SIM, NPWP, BPKB, dan masih banyak lagi. Kejadian seperti ini tiada habisnya dan terus bermunculan kebocoran-kebocoran data baru lainnya. Simak artikel di bawah ini untuk berita selengkapnya.

Dilansir dari cuitan yang dibuat oleh akun berita bernama @nuicemedia, dialporkan bahwa ada penjualan yang menjual 3.000 data PNS Indonesia. Cuitan ini dibuat pada tanggal 4 September 2022 di mana mereka membandingkan dengan kejadian kebocoran data akun BPJS pada tahun lalu. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena seperti tidak ada usaha preventif dari pemerintah yang membuat seringnya kecolongan bocornya informasi pribadi masyarakat. 

Speaking of breaches, last year’s BPJS leak is apparently up for sale again, same database. Someone is also claiming to have personal data of 3,000 civil servants and there’s a handful of other Indonesian data up for sale as well. pic.twitter.com/1HC7WQNwUQ

— Nuice Media (@nuicemedia) September 4, 2022

Berdasarkan unggahan foto yang dilampirkan oleh Nuice Media, kebocoran terjadi di platform BreachForums (breached.to). Pengguna akun bernama Charity ini menggungah ribuan data yang didapat. Ribuan data ini mencakup NIK, NIP, nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, hingga rekening. Dalam deskripsi unggahannya, pengguna Charity mengatakan bahwa semua data dijual dalam format CSV. Harga data-data ini dipatok seharga 900 Dolar AS atau setara Rp 13,4 juta. Para pembeli dapat menghubungi pengguna Charity melalui akun telegram yang sudah disematkan juga link yang dapat langsung terhubung ke penjual. Data-data ini sudah dapat diakses oleh pembeli sejak dua hari lalu. Pengguna Charity tersebut pun menyematkan beberapa sampel data yang dapat diakses untuk gambaran mengenai data apa saja yang akan pembeli dapatkan. 

Belum ada pernyataan resmi dari penjual dari mana dirinya mendapatkan ribuan data tersebut. Maka dari itu, belum dapat dipastikan bahwa data tersebut benar-benar valid atau tidak. Penyelidakan terus dilakukan untuk mengonfirmasi sumber kebocoran informasi pribadi para PNS. Tidak hanya data PNS yang bocor, pada tahun ini pun puluhan ribu data pegawai Kemenkumham mengalami kebocoran dan diperjualbelikan. Kebocoran yang dialami pun sama, yaitu tersebarnya NIK, nomor rekening, nomor kontak, dan data lain. Namun, kabar baiknya saat itu adalah dinyatakan bahwa data yang diretas adalah data 2 tahun lalu yang sudah tidak diperbarui dan tidak dapat digunakan untuk meretas rekening atau akun privasi lainnya. 

Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Kominfo mengenai kebocoran data PNS ini. Berbagai tanggapan dilontarkan menanggapi kejadian ini. Masyarakat sudah seperti dibuat terbiasa dengan bocornya data-data privasi mereka. Bahkan, ada usulan bagaimana jika data para pemangku jabatan yang diperjual-belikan agar penanganan kebocoran data ini lebih cepat diatasi. Akan tetapi, belum ada upaya preventif dari pemerintah dan Kominfo mengenai hal ini. Hal ini sangat disayangkan karena tidak adanya rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas dan bertransaksi. 

Baca juga: Kominfo Akan Pidanakan Hacker Pencuri Data 1,3 Miliar Kartu SIM

Pernyataan sejauh ini dari Kominfo adalah tindakan pembobolan dan pencurian data privasi seseorang akan diberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukannya. Bentuk pencegahan dan sanksi yang dilakukan seperti tidak ada efeknya karena kejadian serupa terus-menerus terjadi. Keamanan privasi masyarakat menjadi taruhan untuk digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seluruh data pribadi seseorang pastilah terhubung dengan akun-akun lain, seperti akun pekerjaan, akun rekening, hingga akun perusahaan. Apabila data pribadi seseorang dijual, akses terhadap akun-akun tersebut akan dengan mudah diambil alih oleh orang lain. 

Masyarakat sangat berharap pemerintah dapat meningkatkan keamanan cyber masyarakat khususnya mengenai data pribadi. Banyak orang yang dirugikan dari dijualnya informasi pribadi mereka, seperti nomor telepon yang diteror oleh nomor tidak dikenal, munculnya email dan tawaran-tawaran palsu yang dapat menjebak para pengguna yang kurang informasi, dan masih banyak lagi. Langkah solutif dari Kominfo sangat diperlukan untuk mencegah berulangnya kembali kejadian tidak menyenangkan ini. 

(LA)