Teknologi.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap meluncurkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Program ini akan mulai disalurkan pada 5 Juni 2025 dan bertujuan memperkuat perlindungan sosial sekaligus mengerek daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
Sebelumnya, skema BSU serupa pernah dijalankan pada masa pandemi Covid-19 di era Presiden Joko Widodo (2014–2024). Namun, besaran bantuannya kali ini dipastikan lebih kecil dibandingkan subsidi upah pada 2022 yang mencapai Rp 600.000 per pekerja. “Kami masih finalisasi, tapi nantinya besarannya tidak setinggi saat Covid,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Kontan pada Sabtu (24/5/2025).
Baca juga: 8 Software House Terbaik di Era Prabowo Gibran
Walaupun detail besaran subsidi upah belum diumumkan publik, Airlangga memastikan anggarannya sudah tersedia dalam APBN. Selagi regulasi di masing-masing kementerian selesai, pemerintah menyiapkan enam paket stimulus tambahan untuk mendorong konsumsi dan meringankan beban masyarakat, antara lain:
-
PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)
Insentif pajak pertambahan nilai untuk pembelian tiket pesawat, agar harga perjalanan udara menjadi lebih terjangkau. -
Diskon Tarif Tol
Potongan biaya jalan tol bagi pengguna kendaraan, membantu mobilitas masyarakat dengan biaya lebih ringan. -
Diskon Tarif Listrik
Keringanan tagihan listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya maksimal 1.300 VA. -
Bantuan Pangan
Paket sembako atau voucher belanja untuk memastikan kecukupan gizi dan kebutuhan pokok keluarga. -
Insentif Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan agar perlindungan bagi pekerja tetap terjaga. -
Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Bantuan tunai yang menargetkan pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
Menurut Airlangga, pemberian paket stimulus di pertengahan 2025 ini sangat penting, mengingat momentum hari besar seperti Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru telah berlalu dan biasanya menjadi pendorong utama konsumsi masyarakat. “Kami ingin memastikan dukungan ekonomi sampai merata sepanjang tahun,” tuturnya.
Seluruh kementerian kini tengah menyiapkan regulasi dan mekanisme penyaluran subsidi. Setelah regulasi rampung, pemeritah akan segera mengumumkan detail program agar para pekerja dan pelaku usaha dapat memanfaatkannya secepat mungkin. Dengan demikian, diharapkan beban biaya hidup pekerja bergaji rendah dapat berkurang, sekaligus memacu pemulihan ekonomi nasional.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
Tinggalkan Komentar