Janji Cak Imin Bakal Tambah Dana Riset BRIN Jika Menang Pemilu 2024

Teknologi.id - Muhaimin Iskandar, atau biasa dipanggil Cak Imin, cawapres nomor urut 1, berjanji bakal menambah dana riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal tersebut diungkapkannya karena setelah bertemu dengan beberapa peneliti di berbagai kampus, dirinya melihat kecilnya biaya riset yang tidak sepadan dengan prosedur penelitian.

Menurut Cak Imin, Indonesia memerlukan setidaknya 3% anggaran untuk biaya riset agar bisa menjadi pioner dan tidak hanya menjadi konsumen.

"Minimal dana riset di negara kita itu 3% karena apa? Karena kalau nggak kita hanya menjadi negara konsumen," jelas Cak Imin di Semarang, Senin (25/12/2023), dikutip dari detikNews.

Baca juga: Cak Imin Analogikan Sarung 'Slepet' untuk Perubahan dalam Keadilan dan Kemakmuran

Sebagai informasi, pada tahun 2023 ini anggaran riset berada di kisaran Rp 10 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang ada di angka Rp 9,5 triliun.

"Tahun kemarin, (anggaran riset) kita ada di sekitar Rp 9,5 triliun. Total tahun ini sekitar Rp 10 triliun," kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko pada Februari silam.

Meski begitu, tidak seluruh anggaran riset tersebut masuk ke BRIN, melainkan masih terbagi ke beberapa lembaga kementerian lainnya, seperti Kemendikbudristek dan Kemenag yang menaungi perguruan tinggi. Karena itu, nominal yang masuk ke BRIN adalah Rp 6,4 triliun.

"Ditambah luncuran, jadi Rp 7 triliunan, misalnya pinjaman luar negeri tidak terserap. Anggaran riset Kemendikbursitek dan Kemenag, lalu ada dana abadi, yang dikelola di bawah BRIN," tuturnya.

Baca juga: Janji Cak Imin jika Menang Pilpres: Berantas Judi Online

Anggaran berkurang

BRIN sebelumnya memang pernah mengeluhkan terkait dana riset yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Pada 2016, anggaran riset sekitar Rp 26 triliun, namun sejak didirikannya BRIN pada 2019, anggarannya menurun menjadi Rp 21 triliun.

"2019, saat semua sudah tahu ada integrasi dari kementerian, jadi Rp 21 triliun. 2020, Rp 18 triliunan. 2021, yang kita hitung, Rp 12 triliun. Kita mulai dari sini, ini total dari semua K/L (kementerian dan lembaga)," tambahnya.

(dwk)