Heboh! Tunjangan DPR Rp15 Juta untuk Komunikasi, Berapa Kuota yang Didapat?

Teknologi.id - Publik kembali dibuat heboh dengan kabar tunjangan anggota DPR RI. Selain tunjangan rumah Rp50 juta, ternyata ada tunjangan komunikasi senilai Rp15,5 juta per bulan.

Angka ini bikin masyarakat bertanya-tanya: komunikasi seperti apa yang butuh biaya belasan juta per bulan? Apakah video call lewat satelit? Atau Zoom meeting 24 jam nonstop?

Supaya lebih jelas, mari kita bandingkan dengan paket kuota internet paling mahal dari operator seluler besar di Indonesia: Telkomsel, Smartfren, Indosat, dan XL Axiata.

Baca juga: DPR Usulkan Larangan Second Account di Medsos, Dinilai Picu Hoaks & Penyalahgunaan

Telkomsel Halo+ Supreme

Telkomsel punya layanan pascabayar Halo+ Supreme dengan harga sekitar Rp250 ribu per bulan. Paket ini sudah termasuk kuota 350 GB, telepon, dan SMS.

Dengan tunjangan Rp15,5 juta, anggota DPR bisa membeli 62 paket Halo+ Supreme.
Total kuotanya mencapai 21.700 GB atau 21,7 TB sebulan.

Smartfren Pascabayar

Smartfren menawarkan paket pascabayar 100 GB seharga Rp100 ribu per bulan.

Dengan tunjangan Rp15,5 juta, anggota DPR bisa membeli 155 paket Smartfren.
Total kuotanya sekitar 15.500 GB atau 15,5 TB per bulan.

Kuota sebanyak ini bahkan cukup untuk satu RT kalau dipakai bersama-sama.

Indosat IM3 Platinum 300

Indosat punya paket IM3 Platinum 300 seharga Rp300 ribu per bulan. Paket ini berisi 300 GB kuota utama ditambah bonus SMS dan telepon.

Dengan Rp15,5 juta, anggota DPR bisa membeli 51 paket.
Total kuota sekitar 15.300 GB atau 15,3 TB per bulan.

XL Prioritas Ultima

XL Axiata punya paket premium XL Prioritas Ultima dengan kuota 300 GB. Harga awal Rp555 ribu, tapi kini turun jadi sekitar Rp300 ribu per bulan.

Dengan Rp15,5 juta, anggota DPR bisa membeli 51 paket Ultima.
Total kuotanya sama dengan Indosat, yaitu 15,3 TB per bulan.

Benarkah Tunjangan Komunikasi DPR Masuk Akal?

Jika dihitung, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta per bulan mampu membeli kuota internet hingga puluhan terabyte. Jumlah ini jelas mustahil dihabiskan oleh satu orang, apalagi DPR juga punya akses Wi-Fi gratis di gedung parlemen.

Bagi masyarakat biasa, 10–20 GB per bulan saja sudah cukup untuk bekerja, belajar, hingga hiburan. Maka wajar kalau publik merasa heran: untuk apa kuota sebanyak itu?

Kalau benar tujuannya untuk komunikasi dengan rakyat, mungkin akan lebih bermanfaat kalau tunjangan tersebut dialihkan menjadi program kuota gratis untuk masyarakat. Dampaknya pasti langsung terasa.

Kesimpulan

• Tunjangan komunikasi DPR RI mencapai Rp15,5 juta per bulan.

• Dengan uang itu, anggota DPR bisa membeli puluhan paket internet premium dari operator besar.

• Total kuota yang didapat bahkan bisa mencapai 15–21 TB per bulan, jauh di atas kebutuhan normal.

• Wajar jika masyarakat mempertanyakan logika tunjangan sebesar ini.

Pada akhirnya, yang membuat publik heboh bukan sekadar besarannya, tetapi karena nilai Rp15,5 juta untuk komunikasi terasa tidak masuk akal.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(ynw)