Download Teknologi App
Teknologi.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa dari verifikasi data sampel berjumlah 2 juta yang dibagikan secara gratis di forum gelap, ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah invalid dan ada juga yang masih aktif.
Informasi tersebut didapat berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antara Ditjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Ditjen Pengendalian Pos dan Informatika Kominfo, operator telekomunikasi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Cyber Crime Polri, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Jakarta, Senin (5/9/2022).
"Dalam kesimpulanya tadi semua melaporkan bahwa [data yang bocor] tidak sama, tapi ada beberapa kemiripan," kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Senin (5/9/2022).
Baca juga: Menkominfo Minta Masyarakat Jaga NIK dan Rutin Ganti Password
"Dari hasil investigasi ada 15-20% data yang valid. Ada juga yang 9% aja, tergantung operator. Ini juga masih data sample," imbuhnya tanpa merinci lebih jauh.
Lebih lanjut, pihaknya masih melakukan penelusuran lebih jauh.
"Tentunya tadi sepakat dilakukan lebih dalam lagi investigasi karena kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya secara lengkap biar bisa melakukan mitigasi dan pengamanannya," tutur Semuel.
Sebelumnya, user BreachForums (breached.to) Bjorka mengklaim punya 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87GB. Ia membanderolnya di situs gelap itu dengan harga US$50 ribu (sekitar Rp744 juta) sambil menyertakan sampel data sebanyak 2GB. Bjorka juga sempat membocorkan data diduga 26 juta pelanggan IndiHome.
Baca juga: Cara Melihat Password WiFi yang Tersimpan di HP, Gampang Banget!
Tanggapan Kominfo Soal Kebocoran Data Registrasi Kartu SIM
Kominfo membantah bahwa data 1,3 miliar data registrasi kartu SIM penduduk Indonesia yang bocor berasal dari database mereka. Semuel menjelaskan bahwa data tersebut dikelola oleh operator, dan diverifikasi oleh sistem Dukcapil.
Karena struktur data yang diperlihatkan tidak identik tapi mirip dengan database operator ataupun Dukcapil, sehingga dibutuhkan investigasi lanjutan asal titik kebocoran.
"BSSN akan membantu Dukcapil dan operator-operator untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi, karena kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya itu secara lengkap. Jadi kita ingin cari supaya tahu di mana ini dan data siapa yang bocor dan di mana kita melakukan mitigasi dan pengamanannya," ujarnya.
Data yang di-hack tidak cocok dengan database mereka (operator dan Dukcapil), hanya ada kemiripan. Strukturnya tidak sama. Ini akan diperdalam, punya siapa? imbuh Semuel.
(dwk)
Tinggalkan Komentar