Teknologi.id - Benarkah ada aliran dana untuk provokasi di
ruang digital? Pertanyaan ini mulai ramai diperbincangkan setelah Menteri
Komunikasi dan Digital – Meutya Hafid memberikan penyataan di akun instagram pribadinya
@meutya_hafid.
Ia mengatakan bahwa “Kemenkomdigi menerima
lonjakan laporan masyarakat terkait provokasi di ruang digital, adanya
informasi hoax serta Kemenkomdigi memantau adanya aliran dana melalui platform
digital dan menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan tidak terpancing
provokasi”.
Di era teknologi canggih saat ini dimana pengaruh media sosial sangat besar untuk memproduksi dan menyebarkan sebuah informasi, provokasi dan berita hoax dapat menyebar dalam hitungan detik. Jika benar ada pendanaan provokasi secara sistematis, maka wajar jika publik menuntuk transparasi dan langkah tegas dari pemerintah khususnya Kemenkomdigi dalam menindak lanjuti dan himbauan masyarakat untuk lebih waspada terhadap konten yang ada di media sosial.
Baca Juga: Menkomdigi: TikTok Sukarela Matikan Fitur Live saat Demo Memanas
Pernyataan
Kemenkomdigi soal Dana Provokasi
Melalui akun Instagram pribadinya, Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital, menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (kemenkomdigi) menerima lonjakan laporan masyarakat terkait 2 hal:
- Provokasi di ruang digital. Ajakan penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA, dan
- Adanya informasi keliru yang disebarkan. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi.
Menurut Meutya, indikasi awal dari
laporan tersebut menunjukan adanya upaya yang terorganisir dengan memanfaatkan
media sosial sebagai sarana untuk melakukan aksi provokasi. Ia juga mengatakan
jika Kemenkomdigi telah memantau beberapa hal lainnya diantaranya:
1. Adanya aliran dana dalam jumlah yang
signifikan melalui platform digital
2. Adanya siaran langsung terkait konten kekerasan
dan anarkisme yang dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gift bernilai besar,
serta
3. Ada beberapa akun yang terlibat dan terhubung
dengan jaringan judi online
Meutya menegaskan jika pemerintah
tetap menghormati warga yang menyampaikan aspriasi dengan tertib. Namun, ia juga menegaskan bahwa di saat yang bersamaan,
pemerintah juga menemukan adanya kelompok yang sengaja digerakkan melalui media
sosial untuk menuju titik-titik tertentu dan kemudian menayangkan konten secara
maraton lalu menerima insentif dalam jumlah tidak wajar.
Pernyataan ini menunjukan bahwa penyyebaran konten provokatif bukanlah sesuatu yang lahir dari opini individu tetapi dapat terstruktur melalui dukungan finansial untuk memperkuat jangkauan konten, memanfaatkan fitur gift hingga membiayai akun buzzer yang bertugas memperbesar isu tertentu di mata publik.
Baca Juga: Menkomdigi Tegaskan Isu Pelarangan Liputan Demo DPR Hanyalah Hoax
Dampak terhadap Informasi Publik dan Himbauan Kepada
Masyarakat
Dampak dari penyebaran informasi yang
keliru ini, Meutya merepresentasikan seperti “banjir bandang” yang dapat menenggelamkan
informasi benar, masukan konstruktif hingga aktivitas produktif seperti
pembelajaran, UMKM dan lain-lain.
Hal ini menandakan bahwa betapa luas
dan cepatnya dampak terhadap ruang digital yang sehat. Dengan kata lain, jika terjadi
praktik provokasi berbayar dapat merusak kepercayaan publik terhadap ruan
digital yang seharusnya menjadi ruang sehat untuk berekspresi dan bertukar
gagasan.
Sebagai langkah pencegahan, ada 5
himbauan yang diberikan oleh Menkomdigi kepada masyarakat yaitu:
1. Menghimbau agar masyarakaat tetap selalu
berhati-hati dalam menyikapi konten yang beredar di media sosial
2. Jangan mudah terpancing provokasi,
3. Jangan mudah ikut menyebarkan informasi yang
belum jelas sumbernya dan belum terverifikasi
4. Terus melakukan pengecekan suatu informasi
dari sumber informasi yang terpercaya
5. Tetap berpegang pada kode etik jurnalistik
Terakhir, Meutya menegaskan “Ruang digital adalah milik kita bersama.
Mari kita jaga agar tetap sehat, aman, dan tidak diperalat untuk kepentingan
pihak-pihak yang ingin memecah belah”
Penutup
Isu adanya aliran dana untuk provokasi di ruang digital sebagaimana diungkapkan Menkomdigi menjadi pengingat serius untuk semua pihak. Masyarakat diharapkan dapat membedakan mana konten yang murni dan mana yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu.
Pada akhirnya,
kolaborasi antara pemerintah, platform dan publik adalah kunci untuk membangun ruang
digital yang lebih sehat serta tanggungjawab bersama dalam menjaga ruang
digital agar tetap sehat, aman dan produktif.
Baca artikel dan berita lainnya di Google News - Teknologi.id


Tinggalkan Komentar