Perusahaan Software Asal Jerman SAP Buka Suara Kasus Dugaan Suap Pejabat RI

Teknologi.id - Perusahaan software Jerman, SAP, telah memberikan klarifikasi terkait dugaan suap kepada pejabat pemerintahan Indonesia dan Afrika Selatan. Dalam pernyataan resmi, SAP menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan otoritas untuk menyelesaikan kasus ini.

SAP menyambut baik kesepakatan yang telah dicapai dengan Departemen Kehakiman AS, Komisi Sekuritas dan Bursa AS, dan Otoritas Penuntut Nasional Afrika Selatan terkait isu-isu compliance, termasuk masalah yang melibatkan Indonesia dan terkait U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Perusahaan ini menegaskan bahwa mereka telah memisahkan diri dari semua pihak yang terlibat dalam kasus ini lebih dari lima tahun yang lalu, termasuk di Indonesia. SAP menegaskan bahwa perilaku masa lalu dari mantan pegawai dan mitra tidak mencerminkan nilai-nilai dan komitmen etis perusahaan.

SAP juga telah melakukan perbaikan signifikan terhadap program compliance dan kontrol internal dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas AS dan Afrika Selatan menyoroti remediasi kuat, proses kontrol yang kokoh, dan peningkatan proses compliance yang telah dilakukan oleh SAP.

Baca juga: Perusahaan Software Asal Jerman SAP Diduga Suap Pejabat Indonesia

Dalam perkembangan kasus ini, SAP dihadapkan pada tuntutan membayar denda lebih dari USD 220 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun, karena dugaan suap kepada pejabat pemerintahan di Afrika Selatan dan Indonesia. Di Indonesia, pejabat yang terlibat berasal dari lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi (Bakti).

Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Humas dan SDM Bakti Kominfo, Sudarmanto, menjelaskan bahwa perubahan nama Bakti telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia juga mengkonfirmasi bahwa penggunaan perangkat lunak SAP oleh Bakti dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel.

Sudarmanto menegaskan komitmen Bakti untuk menjunjung tinggi penegakan hukum dan berkerjasama dengan otoritas terkait guna mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan, serta menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bebas dari korupsi.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(dwk)