Nasib Manusia di Ujung Tanduk, PBB Akhirnya Turun Tangan Buat Etika AI

Foto : techgameworld.com

Teknologi.id - Kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah wajah teknologi, dan membawa dampak besar pada kehidupan kita. AI telah memberikan solusi yang luar biasa dalam berbagai sektor, dari kesehatan, transportasi hingga keuangan, dan industri. Namun, di balik semua keuntungan ini, terdapat potensi bahaya yang tidak boleh diabaikan. Penting bagi masyarakat, membuat kebijakan untuk memahami, dan menghadapi AI dengan bijaksana dengan tujuan menciptakan dunia yang aman, dan berkelanjutan.

Meskipun AI memiliki potensi untuk menghadirkan perbaikan, dan efisiensi dalam berbagai sektor, AI yang mandiri juga membawa risiko yang serius. Ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan AI ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terduga, dan bahkan berbahaya jika hal-hal berjalan tidak sesuai rencana.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran terkait teknologi canggih itu. Surat nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan buatan diteken oleh Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. ditunjukkan bagi sejumlah pihak. Mulai dari pelaku usaha, aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artificial, dan penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik, dan privat.

Foto : Adweek.com

Tanggapan PBB Terkait AI

Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Dalam pidato di gelaran World Economic Forum 2024 Davos Swiss, Sekretaris Jenderal Antonia Guterres mengatakan AI berdampak mulai dari hak asasi manusia, privasi, dan masyarakat itu sendiri. Dia juga mendorong semua pihak untuk bisa saling bekerja sama menyajikan AI yang 'terjalin, dan adaptif'.

"Kita butuh pemerintah untuk bekerja sama dengan perusahaan teknologi dalam kerangka manajemen risiko pengembangan AI sekarang, dan memonitor serta memitigasi dampak buruk di masa depan," kata Guterres, dikutip dari Asia Nikkei, Senin (22/1/2024).

Dia menyarankan untuk tidak lagi memperdalam kesenjangan digital yang ada. Namun sebaiknya semua pihak bisa menjembatani masalah tersebut.

Wilayah pertama yang mengesahkan aturan soal AI adalah Uni Eropa pada Desember lalu. Sementara negara lain tengah menjajaki regulasi, dan tata kelola seputar AI. Dalam sebuah sesi panel di Davos, Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova mengakui aturan jauh lebih lambat daripada dunia teknologi. Meski ada penyempurnaan, dia meyakini UU soal AI akan segera diberlakukan.

Baca Juga : Bocoran Nintendo Switch 2 yang Akan Debut di 2024

"Kami tiba-tiba melihat AI generatif pada model dasar ChatGPT. Hal ini membuat kami merancang dengan legislator lokal sebuah bab baru UU AI. Kami mencoba bereaksi pada kenyataan baru, hasilnya sudah ada. Penyempurnaan masih berjalan, namun saya percaya aturan AI akan segera berlaku," jelasnya.

Ada beragam pendekatan untuk mengatur AI. Wakil ketua, dan presiden Microsoft Brad Smith mengatakan tidak semua aturan dibuat untuk AI, namun bisa berlaku bagi teknologi tersebut.

"Ada berbagai macam aturan yang berlaku di seluruh dunia tidak selalu dibuat untuk AI, namun bisa diberlakukan untuk AI. Misalnya keamanan siber, keselamatan digital, perlindungan anak, perlindungan konsumen, dan aturan persaingan," kata Smith.

Foto : metanews.com

Manfaat dari Penerapan Etika AI

Senantiasa memegang kontrol akan perkembangan, dan aktivitas AI yang ada. Memperoleh teknologi AI yang sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian masalah, dan bukan menambah masalah baru. Memudahkan banyak pekerjaan manusia dengan berbagai sistem yang didukung dengan AI, Pengembangan, dan penerapan AI dapat selalu dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tersedianya regulasi yang ketat agar AI tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak yang semata menimbulkan kerugian untuk orang lain. 

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(aa)