Joe Biden Menang Pilpres AS 2020, Apa Efeknya di Teknologi?

Teknologi.id - Pasangan Joseph Robinette Biden Jr. (Joe Biden) dan Kamala Devi Harris dari Partai Demokrat akhirnya berhasil memenangkan Pilpres AS 2020 berdasarkan hasil voting dan suara elektoral.

Keduanya mengalahkan petahana Donald John Trump dan Michael Richard Pence dari Partai Republik dengan 290 versus 214 suara elektoral pada Minggu (8/11/2020) kemarin. Biden juga mendapatkan total voting 75.193.022 (50.6%) dengan Trump 70.804.968 (47.7%) berdasarkan data The Associated Press.

Kemenangan Biden tersebut lantas disambut para pesohor teknologi yang langsung membanjirinya dengan ucapan selamat. Mulai dari COO Facebook Sheryl Sandberg, CEO Amazon Jeff Bezos, hingga pendiri Microsoft mengekspresikan rasa senang mereka atas kemenangan Biden lewat media sosial.

Terpilihnya Biden-Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS selama periode empat tahun ke depan diduga akan berpengaruh besar di bidang teknologi, termasuk kebijakan infrastruktur tentang penyebaran broadband dan masalah keamanan nasional yang melibatkan China.

Apalagi Kamala Harris berasal dari California, yang mana besar kemungkinannya akan dilihat oleh industri teknologi sebagai teman baik karena dekat dengan lingkungan Silicon Valley.

Selain itu, apa saja ya pengaruh terpilihnya Biden sebagai Presiden AS untuk bidang teknologi ke depannya?

Baca juga: 5 Teknologi Kuno yang Sangat Canggih

China dan perang tarif

Demokrat secara keseluruhan mengkritik perang tarif Trump dengan China, yang telah mempengaruhi impor pada berbagai produk teknologi. Tarif ini adalah pajak yang dibayarkan oleh importir atas barang yang datang dari luar negeri, dan Trump telah menggunakannya untuk menekan pemerintah China pada masalah perdagangan yang lebih luas.

Dua jenis tarif, termasuk tarif 15% untuk produk seperti ponsel, laptop dan tablet, telah berlaku. Putaran lain dihindari dalam kesepakatan perdagangan "fase satu ".

Di jalur kampanye, kandidat Demokrat, termasuk Biden dan Harris, tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana mereka akan berurusan dengan China.

Tetapi Biden telah memperjelas bahwa dia yakin negosiasi Trump telah merugikan orang Amerika. Dia mengatakan, AS membutuhkan "aturan baru" dan "proses baru" untuk mendikte hubungan perdagangan dengan negara asing.

Baca juga: Teknologi yang Sekarang Hampir Tidak Pernah Digunakan Lagi

Privasi online

Biden tidak banyak bicara tentang privasi data saat berkampanye. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun sebagai senator AS dan sebagai ketua Komite Kehakiman Senat, ia memperkenalkan dan mensponsori bersama beberapa undang-undang untuk memudahkan FBI dan penegak hukum memantau komunikasi, termasuk Communications Assistance for Law Enforcement Act yang memungkinkan penegak hukum mengawasi komunikasi melalui internet, termasuk panggilan suara melalui IP dan lalu lintas internet lainnya.

Anti monopoli

Masalah terbesar yang dihadapi perusahaan teknologi di bawah pemerintahan Presiden Biden nantinya adalah reformasi undang-undang anti monopoli yang dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan teknologi terbesar.

Laporan kongres setebal 449 halaman yang merinci penyalahgunaan kekuatan pasar oleh Google, Apple, Amazon, dan Facebook, kemungkinan menjadi pertanda akan ada masalah di masa depan bagi perusahaan teknologi di bawah pemerintahan Biden dan Kongres yang dikendalikan partai Demokrat.

Laporan yang disusun oleh panel dari Komite Kehakiman DPR AS tersebut menjabarkan peta jalan bagi Kongres untuk mengerem dominasi empat perusahaan teknologi terbesar di negara itu.

Sementara itu, Departemen Kehakiman AS di bawah Presiden Trump mengajukan gugatan penting bulan lalu terhadap Google, menuding raksasa teknologi tersebut secara ilegal memegang monopoli dalam iklan pencarian dan mesin pencarian.

Gugatan tersebut merupakan puncak dari penyelidikan selama lebih dari setahun terhadap dugaan praktik anti persaingan di Google dan kasus anti monopoli pertama di dunia teknologi dalam beberapa dekade.

Baca juga: 5 Film Sci-Fi tentang Teknologi Masa Depan

Tidak jelas seberapa jauh Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Biden akan bersedia bertindak dalam penegakan dan reformasi anti monopoli. Sementara itu, Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dari partai Demokrat, didorong untuk membubarkan perusahaan teknologi besar.

Biden mengatakan, masih terlalu dini untuk berbicara tentang pembubaran perusahaan, dan sebaliknya condong ke arah regulasi sebagai cara untuk mengekang kekuasaan mereka.

Namun, jelas bahwa pemerintah AS telah menempatkan teknologi besar di bawah pengawasan yang lebih ketat karena sikap terhadap perusahaan Silicon Valley telah berubah secara dramatis dari beberapa tahun yang lalu, ketika Google dan Facebook dipuji sebagai kisah sukses Amerika. Sekarang, dominasi itu telah berbalik melawan perusahaan-perusahaan ini.

Perlindungan kewajiban: Pasal 230

Tidak banyak yang disetujui Demokrat dan Republik di Capitol Hill, termasuk Perlindungan kewajiban pasal 230, undang-undang berusia puluhan tahun, ada dalam daftar pendek itu.

Undang-undang tersebut melindungi Google, Facebook, Twitter dan raksasa teknologi lainnya dari tuntutan hukum atas konten yang diposting pengguna di platform mereka.

Biden telah menjadi kritikus vokal Pasal 230 tersebut, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi tahun 1996.

Demokrat, seperti Biden, mengatakan Facebook dan perusahaan lain terlalu mudah dimanfaatkan, terutama ketika aktor jahat menggunakan platform mereka untuk menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian, serta ikut campur dalam pemilu.

Biden kepada The New York Times pernah mengatakan bahwa Pasal 230 harus segera dicabut untuk Facebook dan platform lainnya.

Sementara itu, Partai Republik menuduh raksasa media sosial menyensor kaum konservatif secara online. Dalam minggu-minggu menjelang pemilihan, Trump bahkan pernah men-tweet "REPEAL SECTION 230 !!! " setelah Facebook dan Twitter berupaya memperlambat penyebaran artikel The New York Post yang berisi klaim yang belum diverifikasi tentang putra Biden.

Baca juga: Apa Saja yang Harus Dipertimbangkan dalam Memilih Teknologi Front-End Stack?

Net Neutrality

Tidak seperti kalangan Demokrat lainnya yang mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020, Biden tidak banyak bicara tentang netralitas internet.

Namun, kemungkinan netralitas internet akan kembali populer di bawah kepemimpinan Biden. Seorang juru bicara kampanye Biden mengatakan, presiden terpilih adalah pendukung perlindungan netralitas internet yang kuat.

Tapi rekam jejak Biden menceritakan kisah yang berbeda. Ketika dia menjadi senator, dia tidak ikut mensponsori atau mendukung undang-undang netralitas internet, termasuk Undang-Undang Pelestarian Kebebasan Internet 2007.

Lanskap politik telah berubah pada netralitas bersih sejak Biden menjabat di Senat. Netralitas bersih di bawah Title II sangat didukung oleh Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi, yang berarti bahwa melawan perlindungan yang kuat kemungkinan besar akan menentang prinsip inti dari platform partai saat ini.

Broadband pedesaan

Selama kampanyenya, Biden menyebut pembangunan kembali kelas menengah di Amerika sebagai kewajiban moral di zaman sekarang. Dia melihat bahwa merevitalisasi pedesaan Amerika sebagai landasan atas upaya itu.

Sebagian besar dari strategi pembangunan ekonomi pedesaannya menginvestasikan USD 20 miliar untuk mendapatkan akses broadband untuk komunitas yang belum memilikinya. Dia juga menyerukan untuk bermitra dengan utilitas kota untuk menghadirkan koneksi broadband fiber ke komunitas di seluruh pedesaan Amerika.

Kesenjangan digital adalah masalah yang diakui Partai Republik juga. Gedung Putih telah bekerja dengan FCC dalam program Peluang Digital Pedesaan yang mengalokasikan kembali USD 20,4 miliar dalam pendanaan untuk mensubsidi infrastruktur broadband di daerah yang kurang terlayani. Trump juga memasukkan akses internet berkecepatan tinggi sebagai bagian dari rencana infrastruktur senilai USD 2 triliun.

(dwk)