PDN Down 4 Hari, Apakah Instansi Terdampak Akan Dapat Kompensasi? Ini Kata Telkom

Teknologi.id - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) belum memberikan banyak informasi mengenai kompensasi bagi instansi dan lembaga pemerintahan yang menggunakan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola oleh Telkom.

Saat ini, terdapat 210 kementerian dan lembaga di berbagai provinsi yang menyimpan data mereka di PDNS. Namun, PDNS mengalami serangan dari grup ransomware LockBit 3.02 yang mengunci data di server tersebut. LockBit meminta tebusan sebesar US$8 juta agar data tersebut bisa dibuka. Jika tebusan tidak dibayar, instansi yang menyimpan data mereka di PDNS kemungkinan akan mengalami gangguan.

Terkait kompensasi atas gangguan tersebut, Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, menyatakan bahwa perusahaan masih mendalami dan mengevaluasi situasi.

“Masih dievaluasi,” kata Herlan di Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.

Baca juga: Menkominfo Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bayar Permintaan Tebusan Rp 131 M Peretas PDN

Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan bahwa gangguan pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) disebabkan oleh serangan siber ransomware jenis baru. Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengatakan hasil identifikasi tim forensik menunjukkan bahwa serangan siber yang mengganggu server PDNS adalah ransomware dengan model baru, LockBit 3.02.

“Ransomware ini adalah yang terbaru dan berdasarkan sampel yang diperiksa oleh forensik BSSN, hal ini perlu diketahui agar dapat diantisipasi dan segera disampaikan kepada instansi lainnya sebagai pembelajaran,” kata Hinsa dalam konferensi pers pada Senin, 24 Juni 2024.

Hinsa menambahkan bahwa tim forensik BSSN masih terus melakukan investigasi bersama Kepolisian RI untuk mengumpulkan bukti forensik karena data yang terenkripsi belum berhasil dipecahkan.

Dia juga menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Telkomsigma sebagai pengelola PDNS sejak server mengalami gangguan pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Upaya yang dilakukan sampai saat ini, laporan terbaru dari imigrasi menunjukkan bahwa layanan terdampak sudah beroperasi dengan normal,” tuturnya.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(dwk)