Tak Terdaftar Penerima Vaksin Covid? Lakukan Hal Berikut Ini

Teknologi.id . January 13, 2021

Foto: Antara Foto/Agus Suparto

Teknologi.id - Pemerintah Indonesia akhirnya mulai melaksanakan gelombang vaksinasi massal, dimana ditargetkan 1,46 juta orang tenaga kesehatan akan tervaksinasi hingga Februari 2021.

Untuk menginformasikan kepada para tenaga kesehatan penerima vaksin, pemerintah menggunakan SMS blast (pesan singkat), yang menyatakan bahwa mereka adalah penerima vaksin.

Data tenaga kesehatan penerima vaksin didapatkan dari daftar Direktorat PPSDM Kesehatan sebagai dasar untuk mengirimkan SMS blast.

Sedangkan bila nantinya ada tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan SMS, bisa melakukan pendaftaran manual melalui 119, seperti diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Kami minta agar mereka call 119 sehingga kita bisa melakukan verifikasi ulang yang belum ada. Itu dipakai sebagai dasar, dan mereka bisa daftar, daftarnya bisa lewat SMS atau Whatsapp, website atau aplikasi, kalau yang belum terdaftar, bisa call 119," kata Budi Gunadi di Komisi IX DPR RI, Rabu (13/01/2021).

Baca juga: 4 Channel YouTube Indonesia untuk Belajar Programming

Menurut Budi, hingga saat ini masih ada 30 ribu data tenaga kesehatan yang masih belum bisa dihubungi.

Oleh sebab itu, Budi menegaskan agar mereka dapat melakukan pendaftaran manual melalui kontak 119.

Data penerima vaksin itu sendiri dikerjakan oleh Telkom yang menggabungkan data Dukcapil, BPJS Kesehatan, dan data Kementerian Sosial.

"Semua itu di-screening dan itu yang kita pakai sebagai dasar, apakah data itu kekurangan pasti makanya kami buka dengan call 119 kalau memang ada yang belum masuk ke daftar," katanya.

"Kalau ditanya data ini ideal apa enggak, saya bilang enggak karena di Indonesia ini susah dapat data ideal. Saya mengakui itu, kita harus mengambil titik awal, dari Dukcapil, BPJS Kesehatan dan Kemensos," tambahnya.

Baca juga: Orang-orang Ini Tidak Boleh Disuntik Vaksin Sinovac

Menurut Budi, tidak masalah jika datanya berlebih, tetapi berbahaya jika kekurangan karena akan vaksinasi bisa tidak efektif. Inilah yang membuat Kemenkes membuka jalur manual sebagai sarana perbaikan data.

"Mungkin bapak ibu mempertanyakan masa mau begini terus,Itu sebabnya makanya saya tanda tangan dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk satu, jadi momentum ini kita mau pake buat beresin database yang beda," katanya.

Budi mengungkapkan, meski datanya belum sempurna, dia vaksinasi harus tetap dimulai sambil melakukan perbaikan dan konsolidasi data.

(dwk)

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar