Download Teknologi App
Foto: Tech in Asia
Teknologi.id - Apple menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengunduh aplikasi cybersecurity milik negara, Sanchar Saathi (Communication Partner) ke iPhone baru. Tiga narasumber menyatakan Apple berencana untuk menunjukkan ketidaksetujuannya ke New Delhi, karena kebijakan kontroversial ini mengundang kekhawatiran dalam pengawasan dan reaksi negatif politik.
Pemerintah India diam-diam meminta manufaktur ponsel seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi untuk memastikan aplikasi Sanchar Saathi diunduh ke semua perangkat dalam kurun waktu 90 hari. Aplikasi ini dirancang untuk melacak handphone hilang, memblokir perangkat, dan mencegah penyalahgunaan. Yang krusial, pemerintah meminta agar aplikasi tersebut tidak dapat dinonaktifkan pengguna, dan untuk perangkat yang sudah beredar di pasaran agar dikirimkan aplikasi tersebut melalui update software wajib.
Menteri Telekomunikasi India membenarkan kebijakan tersebut sebagai tindakan keamanan dari "ancaman serius" cybersecurity dan mengurangi penipuan duplikasi handphone atau handphone yang telah di-blacklist di pasar perangkat bekas. Namun, hal ini memnatik kritik dari oposisi dan advokat privasi yang melihatnya sebagai cara bagi pemerintah berpotensi mengakses tanpa izin ke 730 juta smartphone di India.
Dasar Hukum dan Denda yang Belum Jelas
Perintah dari bidang telekomunikasi (DoT) dikeluarkan pada 28 November 2025, yang harus dipenuhi dalam 90 hari, seperti dikutip dari Peraturan Keamanan Siber Telekomunikasi, 2024 (yang telah diubah), sebagai landasan hukum.
Di sisi lain, mengotak-atik nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah pelanggaran yang tidak bisa ditebus, menurut Undang-Undang Telekomunikasi 2023. Hukuman sampai tiga tahun penjara dan denda sekitar Rp 923 juta (5 juta rupees). Tidak ada materi publik yang dapat menjelaskan hukuman spesifik bagi pihak yang tidak mematuhi arahan pra-instalasi.
Para petinggi mengutip Peraturan Keamanan Siber Telekomunikasi 2024 dan UU Telekomunikasi 2023 bagi yang tidak mematuhi. Tetapi, berdasarkan sumber yang ada tidak menjelaskan apakah DoT dapat memberi denda, mengentikan penjualan, atau memblokir impor jika terdapat penolakan.
Penolakan Apple dan Kekhawatiran Keamanan
Berdasarkan dua narasumber, Apple telah menolak perintah tersebut secara gamblang, terutama karena tidak pernah ada kebijakan seperti itu di negara lain. Apple yakin mandat tersebut berisiko pada privasi dan keamanan integrasi iOS.
Apple tidak berencana membawa kasus ini ke pengadilan, atau membuat pernyataan publik, tapi mereka akan menunjukkan ke pemerintah kalau mereka tidak dapat memenuhi perintah tersebut karena akan membuka jurang keamanan yang dalam.
Baca juga: Apple dan Samsung Gugat Xiaomi! Iklan Sindiran di India Picu Kontroversi
Pemerintah Menentang
Menteri Telekomunikasi India Jyoatiraditya M. Scindia menyatakan kalau Sanchar Saathi adalah aplikasi yang "sukarela dan demokratis" dan pengguna dapat menghapusnya kapan saja. Walau begitu, ia tidak menjelaskan perintah yang diam-diam diberikan pada 28 November yang mengatakan agar aplikasi itu tidak dapat dinonaktifkan.
Saat ini, aplikasi Sanchar Saathi bisa dihapus, namun belum jelas apakah akan tetap begitu sampai kebijakannya telah berjalan.
Parlemen memberikan kritik keras, bahkan beberapa anggota menuduh pemerintah menyajikan perangkat yang berfungsi sebagai alat mata-mata. Kepala oposisi, Rahul Gandhi mengatakan ia akan membawa masalah ini ke parlemen.
Sementara Perdana Menteri India menjelaskan kalau aplikasi ini penting sebagai upaya pencegahan duplikasi dan IMEI, yang sering digunakan dalam kejahatan siber.
Peran Sanchar Saathi
Foto: Sanchar Saathi
Kebijakan tersebut datang setelah negara lain, termasuk Rusia, yang mengimplementasikan peraturan untuk mencegah penggunaan handphone curian dan penipuan menggunakan aplikasi layanan pemerintah.
Pasar perangkat bekas India menghadapi resiko keamanan dari duplikasi IMEI dan penjualan perangkat blacklist. Hal ini membuka kesempatan bagi platform resale, asuransi, dan penjual manajemen perangkat untuk menggunakan Registrasi Identitas Peralatan Pusat (CEIR) guna memeriksa IMEI dan memblokir perangkat hilang atau dicuri.
Respon Manufaktur Lain
Dari sudut pandang lain, Samsung dan Xiaomi menunjukkan fleksibilitas dalam memodifikasi sistem. Sumber lain menyampaikan kalau Samsung dan merek lain masih me-review perintah tersebut. Sumber mengatakan aturan ini dinaikkan tanpa berkonsultasi dengan industri, menciptakan kebingungan dan kekhwatiran manufaktur teknologi.
Baca juga: Berbeda dari Apple, Xiaomi Justru Kurangi Rilis HP Mulai Tahun Ini
Keheningan di Tengah Kontroversi
Meskipun terdapat kontroversi politik dan hukum tentang mandat tersebut dan penolakan tegas Apple, baik Apple maupun Kementerian Telekomunikasi India belum merilis pernyataan resmi terkait perintah, maupun masalah keamanan yang diajukan Apple. Keheningan ini muncul di saat Apple juga terlibat dalam sengketa hukum terpisah dengan otoritas persaingan usaha India yang dapat mengakibatkan denda hingga US$38 miliar.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(yna/sa)
Tinggalkan Komentar