Teknologi.id – Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota beberapa hari terakhir terus menyedot perhatian publik. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah dokumen yang viral di media sosial berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat”. Dokumen ini berisi serangkaian poin desakan kepada pemerintah, DPR, partai politik, kepolisian, hingga TNI, dengan tenggat waktu berbeda: 5 September 2025 dan 31 Agustus 2026.
Fenomena ini ramai diperbincangkan setelah Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah ketua umum partai memberikan pernyataan resmi pada Minggu (31/8/2025). Namun, publik menilai masih banyak tuntutan yang belum dijawab, termasuk soal transparansi, akuntabilitas aparat, hingga fasilitas DPR yang dinilai berlebihan.
Unggahan mengenai tuntutan ini viral di platform X (Twitter) dan Instagram. Bahkan, youtuber Jerome Polin turut membagikannya dengan pesan agar masyarakat tetap fokus mengawal aspirasi rakyat tanpa terpecah oleh narasi lain.
Baca juga: Menkomdigi: TikTok Sukarela Matikan Fitur Live saat Demo Memanas
Tuntutan Rakyat dengan Deadline 5 September 2025
Berikut sejumlah tuntutan rakyat yang harus dijawab dalam waktu satu minggu:
Untuk Presiden Prabowo
-
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
-
Bentuk tim investigasi independen atas kasus kekerasan aparat yang menimbulkan korban.
Untuk DPR
-
Hentikan kenaikan gaji/tunjangan dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
-
Publikasikan transparansi anggaran DPR.
-
Dorong Badan Kehormatan memeriksa anggota bermasalah, termasuk lewat KPK.
Untuk Partai Politik
-
Beri sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis.
-
Umumkan komitmen partai berpihak pada rakyat.
-
Libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Untuk Kepolisian
-
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
-
Hentikan kekerasan dan taati SOP pengendalian massa.
-
Proses hukum anggota dan komandan yang melanggar HAM.
Untuk TNI
-
Segera kembali ke barak, hentikan peran dalam pengamanan sipil.
-
Tegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
-
Tegaskan komitmen tidak masuk ke ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian di Bidang Ekonomi
-
Pastikan upah layak untuk pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, hingga ojol.
-
Ambil langkah darurat cegah PHK massal.
-
Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan Rakyat dengan Deadline 31 Agustus 2026
Selain tuntutan jangka pendek, ada juga desakan besar yang harus dipenuhi dalam satu tahun:
-
Reformasi DPR
-
Audit independen, tolak mantan koruptor jadi anggota, dan hapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup.
-
-
Reformasi Partai Politik
-
Wajib publikasikan laporan keuangan dan pastikan fungsi oposisi berjalan.
-
-
Reformasi Pajak
-
Susun sistem perpajakan yang lebih adil, batalkan rencana pajak yang memberatkan rakyat.
-
-
UU Perampasan Aset Koruptor
-
DPR segera sahkan undang-undang untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
-
-
Reformasi Kepolisian
-
Revisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi, dan tingkatkan profesionalisme aparat.
-
-
TNI Kembali ke Barak
-
Cabut keterlibatan TNI di proyek sipil, revisi UU TNI agar lebih sesuai dengan demokrasi.
-
-
Perkuat Komnas HAM & Lembaga Pengawas
-
Revisi UU Komnas HAM, serta perkuat Ombudsman dan Kompolnas.
-
-
Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi
-
Evaluasi proyek strategis nasional (PSN), lindungi masyarakat adat dan lingkungan, serta audit kebijakan BUMN.
-
Suara Rakyat yang Harus Didengar
“Tuntutan Rakyat 17+8” kini menjadi simbol perlawanan sipil atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat. Netizen menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan dan harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Publik juga mengingatkan agar masyarakat tetap fokus mengawal poin-poin penting tersebut, bukan terjebak dalam isu lain yang bisa memecah perhatian.
Dengan semakin luasnya dukungan dari berbagai kalangan, tuntutan ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan hingga tenggat waktu yang ditentukan.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
