Teknologi.id - PT Transportasi Jakarta, yang dikenal sebagai Transjakarta, memiliki rencana untuk mengubah sistem tarif perjalanan mereka. Rencana ini mencakup penyesuaian tarif berdasarkan status ekonomi dan alamat KTP penumpang dengan menerapkan sistem tiket berbasis akun (Account-Based Ticketing/ABT).
Nantinya, tarif akan berbeda antara warga DKI Jakarta dan mereka yang bukan penduduk Jakarta. Hingga saat ini, tarif Transjakarta tetap konstan, yaitu Rp 3.500.
Penerapan sistem ABT ini juga akan mencakup tiga moda transportasi umum di Jakarta, yaitu MRT, LRT, dan Transjakarta. Kabarnya, sistem ini telah dimulai uji coba dan akan segera dirilis melalui aplikasi JakLingko di Playstore. Dalam sistem ini, penumpang akan melakukan transaksi perjalanan dengan menggunakan QR Code.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengonfirmasi bahwa sistem ini telah diuji coba secara internal oleh Dinas Perhubungan, namun belum diterapkan secara luas. Dia juga menegaskan bahwa penyesuaian tarif berdasarkan status ekonomi dan alamat KTP penumpang belum akan segera diterapkan.
Baca juga: Akan Hadir Bus Listrik Transjakarta?
Menurut Syafrin, "Kami sudah melakukan uji coba sejak bulan lalu. Kemudian, pada tanggal 17 September, aplikasi JakLingko telah diluncurkan di Playstore. Ini memungkinkan penumpang untuk melakukan perjalanan dengan mudah menggunakan QR Code di stasiun atau halte. QR Code sudah tersedia di aplikasi, sehingga memudahkan masyarakat yang bergerak."
Salah satu manfaat dari penggunaan sistem ABT adalah membantu penumpang untuk memonitor saldo mereka. Selain itu, saldo akan tetap tersedia meskipun kartu penumpang hilang.
Syafrin menjelaskan, "Dengan ABT, saldo tersimpan di aplikasi jika kartu hilang. Sehingga, saat kartu diganti, saldo akan kembali otomatis. Dengan ini, tidak akan ada lagi yang kehilangan kartu dan saldo."
ABT akan mengintegrasikan sistem pembayaran pada transportasi massal, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, melalui aplikasi JakLingko. Penerapan sistem ini juga akan memengaruhi konsep subsidi yang tepat sasaran.
Syafrin menyatakan, "Setelah kami mengumpulkan data pengguna, kami dapat menentukan apakah pengguna angkutan umum berasal dari Jakarta atau Bodetabek. Ini juga akan membantu penghitungan Pendapatan Swadaya Operasional (PSO) yang lebih efisien sehingga subsidi menjadi lebih tepat sasaran."
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
