Teknologi.id - Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, bertanya kepada cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD, mengenai aturan untuk menyimpan karbon (carbon capture storage/CCS), namun Mahfud MD terkesan bingung dalam menjawab pertanyaan tersebut.
Mahfud menjelaskan bahwa seorang ahli regulasi tidak harus secara spesifik membahas setiap hal. "Baik mas Gibran, regulasi itu kalau orang ahli regulasi tak harus spesifik satu per satu itu kecuali proyek regulasi itu sudah ada, maka kita buat regulasi itu," kata Mahfud dalam Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan langkah-langkah awal dalam membuat regulasi. Pertama, dengan menyusun konsep akademis. Kemudian, perlu untuk meninjau regulasi yang sudah ada sebelumnya, dan bagaimana jika belum ada.
"Bagaimana cara membuatnya? Pertama, buat naskah akademik dulu. Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana saja pakai aja kasus RUU KKIP, kalau di dalam ilmu peraturan perundang-undangan, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana, kemudian opportunity-nya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana," ujarnya.
"Kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian ideologisnya bagaimana itu lah yang disebut RUU KKIP dan juga prosedur. Itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur regulasi soal karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan," jelasnya.
Baca juga: Debat Cawapres, Gibran Usung Hilirisasi Digital dengan Talenta Digital Berkualitas
Namun, Gibran masih merasa belum puas dengan penjelasan Mahfud mengenai regulasi CCS. Menurutnya, Mahfud belum menjawab pertanyaannya secara konkret.
"Kalau masalah SIPD tentu saya tahu saya kan wali kota. Saya pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami, kami kembali pertanyaan kami menjawab 2 menit pertanyaan belum dijawab apa regulasinya pak carbon captured and storage mohon dijawab sesuai pertanyaan nggak perlu ngambang ke mana-mana pak," ungkapnya.
Mahfud kemudian membicarakan pengawasan keuangan dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
"Tetapi sebenarnya yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu karena itu baru. Pada 9 Desember kemarin itu sudah ada sistem SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan sebagainya. Itu saya kira pedoman utamanya," jelas Mahfud."
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
