Foto: erablue
Teknologi.id – Dalam satu dekade terakhir, telepon seluler telah berevolusi dari sekadar alat komunikasi menjadi "kotak hitam" yang menyimpan seluruh identitas digital manusia. Mulai dari akses perbankan, media sosial, hingga data kesehatan, semuanya terhubung melalui satu gerbang utama: Kartu SIM (Subscriber Identity Module).
Menyadari peran vital ini, pemerintah di seluruh dunia kian memperketat kendali atas kepemilikan kartu SIM. Data terbaru mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa lebih dari 160 negara kini mewajibkan warganya untuk menyerahkan identitas resmi saat membeli kartu perdana. Bahkan, tren tahun 2026 menunjukkan pergeseran drastis menuju penggunaan data biometrik—seperti pemindaian wajah dan sidik jari—sebagai syarat mutlak aktivasi.
Namun, kebijakan yang diklaim sebagai upaya menciptakan ketertiban ini menyimpan sisi gelap. Perdebatan global kini memanas: Apakah kita sedang membangun masyarakat digital yang aman, atau justru menyerahkan kunci kebebasan privasi kita kepada pengawasan massal?
Mengapa Negara Terobsesi dengan Identitas Pelanggan?
Argumen pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, selalu bermuara pada satu kata kunci: Keamanan. Dengan jumlah pengguna ponsel yang menembus angka 5,8 miliar jiwa secara global, jaringan seluler adalah infrastruktur strategis yang paling masif.
Ada tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan ini:
Melumpuhkan Anonimitas Kriminal: Di masa lalu, pelaku kejahatan, teroris, dan sindikat narkoba dapat dengan mudah menggunakan "burner phones" (ponsel sekali pakai) untuk berkomunikasi tanpa terdeteksi. Dengan registrasi wajib, setiap nomor memiliki "tuan" yang jelas. Jejak digital menjadi lebih mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Memerangi Wabah Penipuan Digital: Tahun 2024-2025 mencatat lonjakan kasus penipuan siber (cyber fraud). Dengan mewajibkan validasi identitas yang ketat, celah bagi penipu untuk berganti-ganti nomor guna meneror korban semakin dipersempit.
Efisiensi Layanan Publik: Di banyak negara berkembang, nomor ponsel kini terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, memudahkan distribusi bantuan sosial hingga akses layanan kesehatan.
Baca juga: Gak Bisa Pakai NIK Orang Lagi! Ini Alasan Registrasi Kartu SIM Wajib Setor Wajah
Era Biometrik dan Matinya Privasi
Foto: BIOMETRIC Update
Jika sebelumnya registrasi hanya membutuhkan NIK dan KTP, tahun 2026 menandai era baru yang lebih invasif. Laporan mencatat lebih dari 35 negara telah menerapkan atau sedang mengembangkan aturan registrasi berbasis biometrik. Di Indonesia sendiri, wacana penggunaan Face Recognition untuk registrasi kartu SIM mulai diterapkan secara bertahap.
Di sinilah para ahli privasi, termasuk lembaga riset Comparitech, membunyikan alarm bahaya. Mengapa? Karena kebijakan ini menciptakan "Honeypot Data" (Sarang Madu Data) raksasa.
Ketika jutaan data wajah, sidik jari, nama, dan lokasi pengguna disimpan dalam satu database terpusat, risiko yang muncul bukan hanya soal penyalahgunaan oleh pemerintah, tetapi juga ancaman peretas. Jika password Anda bocor, Anda bisa menggantinya. Namun, jika data biometrik wajah Anda bocor dari database operator seluler, Anda tidak bisa mengganti wajah Anda. Kerusakan yang terjadi bersifat permanen.
Ancaman Pengawasan Massal (Mass Surveillance)
Risiko terbesar dari hilangnya anonimitas kartu SIM adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Comparitech menyoroti bahwa tanpa regulasi perlindungan data yang kuat, registrasi SIM card memungkinkan negara untuk melakukan pengawasan massal tanpa henti.
Bayangkan skenario ini: Dengan data registrasi SIM, pihak berwenang dapat mengetahui dengan siapa Anda berbicara, berapa lama durasinya, dan di mana posisi Anda secara real-time (melalui triangulasi menara BTS). Jika data ini digabungkan dengan profil aktivitas internet, maka terciptalah profil perilaku yang sangat akurat tentang setiap warga negara.
Di negara-negara dengan indeks demokrasi rendah, data ini rentan digunakan untuk memberangus perbedaan pendapat, melacak aktivis, atau mengintimidasi jurnalis, seringkali tanpa melalui proses pengadilan yang sah.
Baca juga: Teknologi Pengenalan Wajah jadi Senjata Baru Kepolisian Inggris dalam Kejar Penjahat
Anomali Negara Maju: Mengapa AS dan Inggris Berbeda?
Menariknya, pendekatan tangan besi ini tidak berlaku universal. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, dan beberapa negara Uni Eropa justru mengambil jalan berbeda. Di sana, Anda masih bisa membeli kartu SIM prabayar di toserba tanpa harus menyerahkan paspor atau memindai wajah.
Mengapa mereka berbeda? Negara-negara ini cenderung memiliki pandangan bahwa privasi adalah hak asasi. Mereka menilai bahwa mewajibkan registrasi ketat tidak serta merta menghilangkan terorisme (karena pelaku kejahatan akan selalu mencari cara lain, seperti roaming internasional atau aplikasi terenkripsi), namun justru merugikan privasi warga negara yang taat hukum. Ini adalah pertarungan filosofis antara "Keamanan Absolut" melawan "Kebebasan Sipil".
Pedang Bermata Dua
Kebijakan registrasi SIM card adalah pedang bermata dua yang paling tajam di era digital. Di satu sisi, ia adalah alat ampuh untuk menekan angka kriminalitas dan menciptakan ekosistem digital yang akuntabel. Namun di sisi lain, ia menuntut harga yang sangat mahal: hilangnya privasi.
Bagi masyarakat Indonesia dan dunia di tahun 2026, tantangannya bukan lagi menolak registrasi, melainkan menuntut transparansi. Bagaimana data biometrik kita disimpan? Siapa yang berhak mengaksesnya? Dan apa jaminannya bahwa data tersebut tidak akan bocor ke pasar gelap? Tanpa jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan ini, registrasi SIM card hanya akan menjadi alat pengawasan, bukan perlindungan.
Baca berita dan artikel lainnya di Google News
(WN/ZA)
