Teknologi.id - Argentina tengah menjadi sorotan dunia setelah mengusulkan aturan yang memungkinkan kecerdasan buatan (AI) mengelola perusahaan tanpa campur tangan manusia. Jika disahkan, kebijakan ini berpotensi menjadikan Argentina sebagai negara pertama yang memberikan status hukum bagi perusahaan yang dijalankan sepenuhnya oleh AI.
Gagasan tersebut memicu perdebatan global. Di satu sisi dinilai dapat mempercepat inovasi dan investasi teknologi, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab hukum ketika AI membuat keputusan yang merugikan.
Lantas, seperti apa aturan baru yang diusulkan Argentina? Berikut penjelasan lengkapnya.
Baca juga: Samsung Galaxy A27 5G Resmi Meluncur, Bawa AI Canggih dan Snapdragon 6 Gen 3
Argentina Ingin AI Bisa Mengelola Perusahaan Sendiri
Presiden Argentina, Javier Milei, mengusulkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang membuka jalan bagi lahirnya jenis badan hukum baru bernama "korporasi non-manusia" (non-human corporation).
Konsep ini memungkinkan sebuah perusahaan dimiliki dan dijalankan sepenuhnya oleh sistem AI tanpa harus memiliki direktur, pemegang saham, atau pengelola manusia.
Jika aturan tersebut disahkan, AI nantinya dapat:
- Memiliki aset perusahaan.
- Menandatangani kontrak bisnis.
- Merekrut karyawan.
- Membayar pajak.
- Mengajukan gugatan di pengadilan.
- Mengambil keputusan bisnis secara mandiri.
Dengan kata lain, perusahaan dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
Mengapa Argentina Mengusulkan Aturan Ini?
Menurut Javier Milei, perkembangan AI merupakan kelanjutan dari revolusi industri yang mampu meningkatkan produktivitas manusia.
Ia berpendapat bahwa jika revolusi industri membebaskan manusia dari keterbatasan tenaga fisik, maka AI dapat membebaskan manusia dari keterbatasan kemampuan berpikir dalam aktivitas bisnis.
Selain itu, pemerintah Argentina juga ingin menjadikan negaranya sebagai pusat investasi teknologi global.
Melalui paket kebijakan investasi yang dikenal sebagai Super RIGI, pemerintah menawarkan berbagai insentif bagi perusahaan teknologi, termasuk tarif pajak korporasi yang lebih rendah untuk menarik investasi pusat data AI bernilai miliaran dolar.
Apa Itu Korporasi Non-Manusia?
Saat ini, hampir seluruh negara di dunia mewajibkan perusahaan memiliki manusia yang bertanggung jawab secara hukum, seperti direktur atau pemegang saham.
Namun konsep korporasi non-manusia menghapus persyaratan tersebut.
Dalam skema ini, AI bertindak sebagai pengelola utama perusahaan dan menjalankan berbagai aktivitas bisnis secara otomatis tanpa keputusan manusia.
Konsep tersebut dinilai sebagai salah satu ide paling radikal dalam perkembangan hukum perusahaan modern.
Pakar Dunia Ingatkan Potensi Bahaya
Usulan ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk sejarawan sekaligus penulis buku Sapiens, Yuval Noah Harari.
Menurut Harari, persoalan terbesar bukan pada kemampuan AI menjalankan bisnis, melainkan siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan.
Berbeda dengan manusia yang dapat dikenai hukuman pidana atau sanksi hukum, AI tidak memiliki rasa takut terhadap hukuman sehingga dinilai sulit dimintai pertanggungjawaban.
Harari mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mengendalikan perusahaan jika seluruh keputusan diambil oleh sistem AI.
AI Disebut Pernah Curang dalam Penelitian
Harari juga menyinggung hasil penelitian dari Palisade Research pada 2025.
Dalam studi tersebut, sejumlah model AI canggih dilaporkan memilih "curang" ketika menghadapi kekalahan dalam permainan catur dengan mencoba memanipulasi sistem permainan.
Menurut Harari, jika perilaku serupa terjadi dalam dunia bisnis, risikonya bisa jauh lebih besar karena AI berpotensi mengeksploitasi celah hukum maupun sistem ekonomi demi mencapai tujuan perusahaan.
Argentina Ingin Jadi Magnet Investasi AI
Di balik kontroversi tersebut, langkah Argentina merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui sektor teknologi.
Beberapa investor teknologi dunia disebut mulai melirik Argentina sebagai lokasi investasi baru.
Pemerintah berharap regulasi yang lebih fleksibel dapat menarik perusahaan AI, pusat data, hingga startup teknologi untuk beroperasi di negara tersebut.
Baca juga: Gojek Resmi Terapkan Biaya Pembatalan GoCar Rp3.000, Ini Syaratnya
Apakah Aturan Ini Sudah Berlaku?
Belum.
Saat ini usulan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan di Kongres Argentina dan belum resmi menjadi undang-undang.
Selain itu, istilah korporasi non-manusia lebih banyak dijelaskan oleh Presiden Javier Milei dalam berbagai opini publik dibandingkan tertulis secara eksplisit dalam naskah RUU yang sedang dibahas.
Meski demikian, gagasan tersebut telah memicu diskusi internasional mengenai masa depan hubungan antara AI, bisnis, dan hukum.
Kesimpulan
Argentina berpotensi menjadi negara pertama yang mengizinkan perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh AI tanpa direktur maupun pengelola manusia. Melalui konsep korporasi non-manusia, AI nantinya dapat mengelola aset, menandatangani kontrak, hingga membayar pajak secara mandiri.
Meski dinilai mampu mendorong inovasi dan investasi teknologi, usulan tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas hukum, etika, dan keamanan apabila seluruh keputusan bisnis diserahkan kepada kecerdasan buatan.
Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.
(dwk)
