Jokowi Ingin Fintech P2P Lending Tak Dibatasi Regulasi

TEKNOLOGI.ID—Model investasi peer to peer (P2P) lending saat ini mulai gencar dilakukan. Melalui model ini, kita dimungkinkan untuk melakukan investasi melalui platform digital. Menyikapi berkembangnya model P2P lending di Indonesia, Presiden Joko Widodo (dikutip dari laman Republika) justru meminta agar bidang ini tidak terlalu dibatasi oleh regulasi. Terlebih lagi, ketika saat ini teknologi dan internet yang sudah menjadi fondasi dari ekonomi. "Kita tidak boleh terburu-buru meregulasi ini tapi biarkan inovasi ini tumbuh terlebih dahulu. Kita harus menyikapi gelombang inovasi dengan aturan yang ringan dan save harbour," kata Jokowi dalam pertemuan tahunan IMF-WBG di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Menurut Jokowi, regulasi yang terlalu mengekang di tingkat nasional akan memaksa konsumen menuju ranah internet yang tidak teregulasi, akhirnya akan mendorong mereka semakin jauh dari ruang regulasi pemerintah. Apabila regulasi terlalu ketat di tingkat nasional, hal itu hanya mendorong kegiatan ekonomi menjauh dari ruang siber. Nantinya, tidak hanya jadi tidak bisa mengatur industri ini, tapi juga akan kehilangan potensinya. Jokowi juga menyebutkan pengaturan internet yang paling ramah dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton, karena aturan tersebut mencegah intervensi pemerintah yang berlebihan. Peraturan itu memberikan kepercayaan diri para inovator di bidang internet tanpa harus takut apabila eksperimennya gagal. Hasilnya adalah inovasi tidak hanya menciptakan kesejahteraan tetapi juga landasan modern internet saat ini. Seperti yang dikutip dari lama Detik.com, Jokowi juga melihat apabila regulasi terlalu ketat dan menciptakan sistem yang tertutup, akan menyebabkan kegiatan ekonomi menjauh dari ekonomi siber. “Kita harus mendorong terciptanya standar dan keterbukaan global,” ungkapnya. (Eko Rizal)