Jokowi Luncurkan GovTech INA Digital: Setop Buat Aplikasi Baru

Teknologi.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan aplikasi super milik pemerintah yang dinamakan INA Digital. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan ribuan aplikasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah.

Dalam peluncuran yang berlangsung di Istana Negara pada Senin, 27 Mei, Jokowi mengumumkan bahwa Perum Peruri telah ditunjuk sebagai Govtech Indonesia. Peruri akan memimpin integrasi sistem pelayanan pemerintahan digital ke depannya.

Jokowi menyatakan bahwa peluncuran INA Digital adalah langkah awal dalam proses migrasi ke sistem digital yang lebih terintegrasi. "Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tetapi tidak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap," kata Jokowi.

Baca juga: China Ciptakan Baterai yang Bisa Diiisi Ulang dalam Tubuh Manusia

Selama ini, digitalisasi pelayanan publik menghadapi kendala karena tidak terintegrasi. Jokowi mengungkapkan bahwa ada sekitar 27 ribu aplikasi yang dibuat oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan memiliki sekitar 400 aplikasi. Jokowi menegaskan bahwa hal ini harus diubah dengan adanya INA Digital.

"Mulai tahun ini, berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Stop!" tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa pada tahap awal, INA Digital akan mencakup sembilan layanan publik. Super apps ini akan meliputi layanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Beberapa di antaranya termasuk pengurusan SIM, STNK, paspor, hingga BPJS Kesehatan.

"Ke depan, masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman tanpa perlu fotokopi KTP," ujar Anas dalam peluncuran tersebut.

Dengan hadirnya INA Digital, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan terintegrasi, mengurangi kerumitan dan memudahkan akses ke berbagai layanan pemerintah.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(dwk)