Teknologi.id – Munculnya
video Presiden Prabowo Subianto di Bioskop ramai diperbicangkan warganet. Video
tersebut menampilkan keberhasilan program pemerintah seperti Makan Bergizi
Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat dan capaian program lainnya
yang ditayangkan sebelum film bioskop dimulai.
Penayangan video Presiden di layar bioskop menarik perhatian publik
dan menimbulkan kehebohan di kalangan penonton dan warganet. Banyak yang
langsung merekam momen tersebut lalu membagikannya ke media sosial X. Sehingga
menjadi viral dan memantik perdebatan pro dan kontra.
Sebagian masyarakat menganggap video ini sebagai transparansi dari
kinerja Kabinet Presiden Prabowo dan sebagian masyarakat lainnya menganggap
bahwa video tersebut seharusnya tidak ditayangkan di bioskop karena seharusnya
ruang hiburan netral dari muatan publik.
Dari perdebatan tersebut, beberapa sektor pemerintahan seperti Istana
Kepresidenan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) hingga XXI angkat
bicara untuk menjelaskan tujuan dan izin tayang dari video Presiden Prabowo di
bioskop.
Tujuan Penayangan Video Kabinet Presiden Prabowo di Bioskop
Melansir dari detiknews, Kepala Komunikasi Kepersidenan (PCO) Hasan
Hasbi menjelaskan tujuan penayangan video Kabinet Presiden Prabowo di Bioskop
sebagai bentuk sosialisasi kepada
masyarakat terkait program yang sudah dikerjakan pemerintah.
“Pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tenang apa yang
dikerjakan oleh pemerintah. Agar masyarakat paham banyak hal sudah dikerjakan
oleh pemerintah” ujar Hasan.
Selain itu, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (mensesneg)
sekaligus jubir istana mengatakan bahwa penggunaan media publik untuk
menyampaikan sebuah pesan adalah hal yang lumrah. Selama tidak melanggar aturan
dan tidak mengganggu kenyamanan.
Hasan menambahkan “Layar bioskop sebagaimana televisi, media
luar ruang dan lain-lain, juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai
pesan termasuk pesan komersial. Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa kesan
dari pemerintah dan presiden nggak boleh?
Kemkomdigi: Bioskop Sebagai Bentuk Komunikasi Pemerintah
kepada Masyarakat
Pada Senin 15 September, Kementerian Komunikasi dan Digital
(Kemkomdigi) angkat bicara. Menurut Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan
Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda yahya video yang diputar di bioskop adalah hal
yang wajar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu
kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang
penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif dan sesuai dengan
perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah
dan wajar untuk dipilih” Ujar Fifi.
Menurutnya, bioskop adalah salah satu saluran komunikasi publik
seperti pemanfaatan media sosial, televisi, radio hingga papan reklame.
“Konteksnya adalah bagaimana
negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari
komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat” tambah Fifi.
Sedangkan menurut Meutya hafid, Menteri Komunikasi dan Digital
(Menkomdigi) bahwa video Presiden Prabowo yang tayang di bioskop merupakan
bagian dari komunikasi publik.
“Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus
tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga
bagaimana pelaksanaanya. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk
melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program pemerintah”
tutur Meutya
Sementara itu, Cinema XXI menegaskan jika penayangan video capaian
kinerja Kabinet Presiden Prabowo Subianto hanya berlangsung pada tanggal 9-14
September 2025. Hal ini disampaikan oleh Corporate Secretary Cinema XXI, Indah
Tri Wahyuni.
“Ada pun penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet Presiden
Prabowo merupakan ILM (Iklan Layanan Masyarakat) yang ditayangkan selama satu
minggu, yakni 9-14 September 2025” Ujar Indah.
Penutup
Munculnya video iklan layanan masyarakat Kabinet Presiden Prabowo di
bioskop menimbulkan perdebatan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Meskipun
pihak Istana Kepresidenan, Komdigi dan XXI telah memberikan klarifikasi
mengenai maksud penayangan tersebut, tetapi isu ini masih menjadi bahan diskusi
di media sosial.
Masyarakat berharap ruang hiburan tetap menjadi wadah yang netral
serta pemerintah dapat menjaga kepercayaan masyarakat. karena sejatinya
keberhasilan komunikasi bukan terletak dari seberapa luas tersebar, tetapi
sejauh mana pesat itu dapat diterima secara sukarela, sadar dan tanpa
menimbulkan perpecahan.
Tinggalkan Komentar