Download Teknologi App
Teknologi.id - Situs-situs jual beli online populer tanah air digegerkan oleh munculnya iklan penjualan Gedung DPR RI yang diunggah oleh sejumlah akun online shop.
Gedung yang berlokasi di Jakarta Pusat dan merupakan kantor bagi para wakil rakyat itu muncul di katalog penawaran dilengkapi keterangan 'dijual beserta isinya' dengan harga yang sangat murah, mulai dari Rp 500 saja, bahkan dengan promo gratis ongkos kirim.
Munculnya pelapak iseng tersebut diduga berkaitan dengan polemik RUU Cipta Kerja atau juga disebut Omnibus Law klaster Ketenagakerjaan yang akhirnya disahkan pada rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).
Baca juga: Website DPR Di-hack, Diganti Jadi 'Dewan Penghianat Rakyat'
Menanggapi iklan dijualnya Gedung DPR, Sekjen DPR Indra Iskandar, menilai candaan tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim karena Gedung DPR berstatus Barang Milik Negara (BMN).
"Ya nggak apa-apa lah, itu kan joke-joke semacam itu kan bagian dari proses pendewasaan kita semua lah. Kan juga nggak lazim, karena ini kan semua BMN (Barang Milik Negara), milik negara, jadi kalau ada yang joke-joke semacam itu, itu sangat insinuatif, itu urusan Kementerian Keuangan lah sama yang bersangkutan, sama unsur kepolisan lah kalau ini," kata Indra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari Detik, Kamis (8/10).
Indra pun meminta pihak kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang ingin 'menjual' gedung DPR.
"Menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindak tegas. Ini kan BMN negara kan kita tahu. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya ya," ujarnya.
Dihapus
Sementara itu, pihak Tokopedia sudah menghapus iklan-iklan yang menampilkan penjualan Gedung DPR di situsnya. Tokopedia juga menegaskan bahwa pihaknya akan proaktif memantau aktivitas di dalam platform yang dianggap sebagai penyalahgunaan.
Meski segala produk diunggah secara mandiri oleh penjual alias user generated content (UGC), Tokopedia berkepentingan dengan alasan menjaga aktivitas dalam platform tetap sesuai hukum yang berlaku.
"Saat ini kami terus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur," ujar External Communications Senior Lead Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya, dikutip dari ANTARA, Kamis (8/10/2020).
Baca juga: Protes Omnibus Law, Netizen Serang Instagram Puan Maharani
Selain Tokopedia, beberapa pelapak di platform situs jual beli online yang lain seperti Shopee juga mengalami tindakan yang sama. Tindakan yang diambil pun serupa yakni menghapus Gedung DPR dari daftar produk yang dijual di platform tersebut.
"Kami telah memastikan semua produk terkait dan toko yang tidak sesuai dengan standard ketentuan penjualan produk di aplikasi kami, dan akan ditindaklanjuti untuk segera diturunkan, guna menjaga kenyamanan pengguna Shopee," kata Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan Shopee Indonesia, Radityo Triatmojo, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).
Kontroversi
Pengesahan undang-undang berisi aturan ketenagakerjaan ini memang sarat kontroversi hingga mendapat penolakan dari berbagai elemen, terutama dari kaum buruh, hingga akhirnya menjadi trending topic di lini masa berbagai media digital. Banyak netizen memperbincangkan serta mengungkapkan rasa kekecewaannya akan pengesahan yang dianggap terburu-buru tersebut.
Selain di media digital, penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja juga merembet ke daerah-daerah, di mana massa dalam jumlah besar di berbagai wilayah turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa.
(dwk)
Tinggalkan Komentar