Foto : Mitsubishi
Teknologi.id - Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap pertama telah diterapkan secara nasional mulai 23 Maret 2021. Penerapan tilang elektronik nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat.
Kasubditdakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Abrianto Pardede, mengatakan, penerapan ini juga merupakan upaya meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.
Baca Juga : Ini Mekanisme dan Cara Urus Tilang Elektronik
Namun, Korlantas Polri menyebut ada pihak yang menganggap program tilang elektronik merugikan dan mengakui terdapat banyak komplain terkait hal itu.
"Saat ini penegakan hukum elektronik ini banyak komplain, menjadi momok atau suatu hal yang merugikan padahal tidak. Justru dengan elektronik ini singgungan dengan aparat atau oknum yang menyalahgunakan wewenang, masyarakat yang memberi amplop dan lain semua itu terhapus semua," kata Kasidukdikmas Subditdikmas Ditkamsel Korlantas Polri AKBP Danang Sarifudin dalam webinar Adira Finance terkait Road Safety Behavior Research.
Menurut Danang penegakan aturan berbasis elektronik justru efektif membentuk tanggung jawab warga agar selalu menaati peraturan. Kata beliau terdapat kebiasaan pengemudi saat ini hanya patuh ketika terdapat polisi yg mengawasi di jalanan.
Salah satu kritik soal ETLE disampaikan oleh Indonesia Traffic Watch (ITW) yang mengingatkan kepolisian agar membenahi penerapan ETLE sebab dirasa berpotensi merugikan masyarakat. Menurut ITW ada laporan masyarakat yang tidak bisa membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) karena ternyata STNK sudah diblokir akibat dari penerapan ETLE.
ITW meminta kepolisian memastikan bahwa informasi yang tercantum di STNK, yang dijadikan landasan pengiriman surat pemberitahuan pelanggaran ETLE, sesuai dengan alamat pelanggar. ITW juga ingin Polri memperjelas siapa objek penindakan ETLE, apakah pengemudi atau kendaraan.
(cf)
