3.890 Orang Tandatangani Petisi Tolak Aturan PSE Kominfo

Teknologi.id . July 18, 2022
PSE Kominfo
Foto: Screnshoot SAFEnet


Teknologi.id - Petisi penolakan aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang digagas oleh lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sudah ditandatangani oleh 3.890 orang (saat berita ini dirilis) hanya dalam waktu satu hari.


"H-3 Kominfo Blokir Platform Digital > 3.000 orang ikut #ProtesNetizen menolak PM5&10 di https://id.safenet.or.id/2022/07/surat-protes-netizen-indonesia/... Kamu?" dikutip dari akun Twitter SAFEnet, Senin (18/4/2022).

Seperti kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini Kominfo gencar melakukan sosialisasi tentang aturan pendaftaran PSE Lingkup Privat yang mengharuskan PSE baik lokal maupun asing untuk mendaftar hingga 20 Juli 2022. Jika tidak mendaftar hingga batas waktu tersebut, operasional platform atau perusahaan terancam diblokir.

Baca juga: Ada 3 Pasal Karet di Aturan Kominfo Terkait PSE

Hingga Senin (18/7/2022), PSE besar seperti Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, Netflix, dan lainnya belum juga masuk di dalam daftar. Hal ini lantas membuat warganet resah lantaran platform-platform tersebut merupakan bagian dari penunjang aktivitas baik untuk kebutuhan personal maupun pekerjaan.

Menanggapi itu, SAFEnet kemudian menginisiasi petisi online bertajuk Surat Protes Netizen Indonesia Menolak Permenkominfo 5/2020 dan amandemen Permenkominfo 10/2021.

Sesuai namanya, surat ini berisi pernyataan sikap untuk menolak penerapan Permenkominfo No. 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. 

Berdasarkan pantauan Teknologi.id, saat artikel ini dirilis sudah ada sekitar 3.890 orang yang menandatangani petisi tersebut. Diketahui surat protes itu berisi nama lengkap hingga asal domisili dari mereka yang protes regulasi PSE Kominfo. Adapun isi protes mencakup berbagai aturan yang sekiranya dinilai melanggar hak privasi pengguna platform digital.

Misalnya, terdapat aturan yang mewajibkan platform digital memberikan informasi kepada Kominfo tentang rutinitas pengelolaan data mereka. Para platform juga harus menjamin akses penegak hukum ke sistem dan data elektronik tanpa memerlukan perintah pengadilan.

Padahal, lanjut surat protes, itu menimbulkan risiko penerobosan data pribadi pengguna yang sebenarnya melanggar hak privasi sebagai pengguna platform digital tersebut.

Contoh lain, Permenkominfo mewajibkan platform digital untuk menghapus konten yang diminta Kominfo atau penegak hukum dalam waktu 24 jam dan empat jam untuk permintaan penghapusan ‘mendesak’ seperti untuk konten yang melibatkan terorisme, gambar pelecehan seksual anak, atau ‘yang mengganggu masyarakat atau ketertiban umum'.

"Selama ini, penafsiran ‘yang mengganggu masyarakat atau ketertiban umum’ kerap kali disalahgunakan negara dengan sasaran warga yang sebenarnya mengangkat problem nyata seputar diskriminasi, korupsi, pelanggaran hak asasi, atau situasi yang terjadi di Papua," tulis surat tersebut.

Baca juga: Batas Waktu Daftar PSE Akan Berakhir, Kominfo Bisa Blokir WA, Instagram dkk

Ingin ikut menandatangani petisi ini? kamu bisa mengunjungi laman https://s.id/protesnetizen dan memasukkan data seperti nama, email, serta domisili.

"Berdasarkan aturan @kemkominfo Permenkominfo No.5/2020 dan amandemennya No.10/2021, berbagai macam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat atau platform digital akan diblokir oleh pemerintah jika tidak melakukan registrasi hingga 20 Juli 2022," tulis SAFEnet di akun Twitternya.

"Kalau gak kepengen kejadian, yuk ikut nyatakan #ProtesNetizen tolak regulasi kominfo ini dengan menandatangani Surat Protes Netizen dihttps://s.id/protesnetizen dan tunjukkan kepada @kemkominfo kalau kamu tidak sepakat dengan aturan yang merugikan masyarakat," lanjut Safenet.

(dwk)

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar