Kominfo Paksa Facebook Dan Aplikasi Lain Hapus Konten Atau Denda

Josephine Cahyadi . March 25, 2022


Foto : unsplash


Teknologi.id - Kemenkominfo tengah menyiapkan aturan baru, yang bisa menjatuhkan denda hingga tuntutan pidana kepada platform media sosial seperti Facebook dan Twitter jika tidak cepat menghapus konten yang dilarang kominfo. 


Menurut laporan eksklusif Reuters, aturan baru itu berisi wewenang agar negara dapat meminta platform media sosial menghapus konten yang melanggar hukum kurang dari 4 jam. 


Indonesia termasuk pasar 10 besar dunia berdasarkan jumlah pengguna media sosial. 


Beberapa sumber dari platform media sosial yang sudah diberi pengarahan tentang rencana regulasi tersebut mengingatkan pemerintah bahwa langkah-langkah itu dinilai akan sulit untuk diterapkan. Hal itu lantaran bisa merusak kebebasan berekspresi di Indonesia dan juga membuat biaya operasional menjadi lebih tinggi.


Aturan baru itu disebut dibuat berdasarkan aturan 2019 yang diperkirakan menjadi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE).


Pemerintah menggunakan aturan baru itu untuk meminta platform medsos menghapus konten yang dianggap melanggar hukum dalam waktu empat jam jika permintaan ada 'mendesak'.


Permintaan penghapusan konten lain, yang bisa diberikan oleh kementerian lain, dikatakan harus bisa dipenuhi dalam 24 jam.


Draf aturan ini sedang dibuat Kemenkominfo dan juga Kementerian Keuangan, finalisasinya segera selesai dan akan dilaksanakan mulai Juni 2022.


Arti 'mendesak'


Menurut dua sumber, pemerintah mengatakan permintaan ‘mendesak’ mencakup konten yang dianggap sensitif di bidang-bidang seperti keamanan, terorisme dan ketertiban umum, perlindungan anak, serta pornografi. 


Berdasarkan dokumen yang telah ditinjau Reuters, setelah platform medsos menerima laporan komplain secara resmi dari pemerintahan, perusahaan akan didenda per item konten, denda meningkat jika konten bertahan lebih lama di platform.


Denda ditentukan dari ukuran perusahaan dalam hal pengguna lokal dan tingkat 'keparahan konten'. 


Apabila platform medsos gagal memenuhi permintaan penghapusan konten tersebut, maka ada kemungkinan diblokir di Indonesia dan staf perusahaan mungkin akan berhadapan dengan sanksi pidana kata dua sumber.


Peraturan tersebut akan berlaku untuk semua platform internet, serta operator sistem internet, mulai dari raksasa medsos hingga perusahaan e-commerce dan fintech serta perusahaan telekomunikasi.


Sanksi pidana


Langkah-langkah yang diusulkan Kemenkominfo ini bukan yang pertama kali dilakukan, sudah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Vietnam dan India.


Lima sumber perusahaan yang ikut dalam diskusi mengatakan perusahaan lokal dan internasional tidak memiliki cukup staf untuk memenuhi permintaan pemerintah tepat waktu. 


Dua sumber di antaranya memperingatkan hal itu bisa mendorong 'penyensoran berlebihan' oleh platform.


Peraturan tersebut akan memiliki dampak terbesar pada perusahaan media sosial, yang menganggap 270 juta penduduk muda Indonesia sebagai peluang besar untuk tumbuh.


Tiga sumber perusahaan medsos mengatakan mereka khawatir kemungkinan jangkauan pemerintah terhadap konten online.


"Ada kekurangan definisi [jelas] tentang apa yang dicakup, seperti di bawah 'terorisme', kami dapat diminta untuk menghapus kritik terhadap pemerintah tentang topik-topik seperti Papua Barat," kata satu sumber kepada Reuters.


Tiga sumber merujuk pada wilayah paling timur Indonesia yang telah menderita. Wilayah yang kerap bergesekan antara masyarakat dan personel keamanan.


"Banyak isu tentang kebebasan berekspresi akan muncul," kata salah satu sumber.


Klarifikasi Kemenkominfo


Staf Khusus Menkominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi, mengklarifikasi, bahwa peraturan baru yang disinggung Reuters bukan revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya (UU ITE).


"Melainkan penyusunan peraturan pelaksana dari UU ITE yang sudah disahkan sejak tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016 lalu," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/3).


Dedy mengakui Kemenkominfo dan Kementerian Keuangan sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kominfo (RPP PNPB).


"Penyusunan RPP PNBP merupakan amanat dari UU ITE dan PP PSTE yang telah mengatur pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan denda apabila suatu Penyelenggara Sistem Elektronik termasuk platform internet tidak memenuhi kewajiban yang berlaku," katanya lagi.


RPP PNBP dikatakan mengatur sanksi administratif, tetapi tidak mengatur pengenaan ketentuan pidana. Adapun untuk pengaturan ketentuan pidana tetap merujuk pada UU ITE.


(JC)


author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar