Tak Mau Ada Pemblokiran Internet? Menkominfo: Ya Jangan Bikin Kacau

Pemblokiran Internet
Foto: Uzone.id

Teknologi.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengatakan tidak ada rencana pemerintah untuk memblokir akses layanan internet, selama konten yang ada tidak membuat resah masyarakat dan asalkan masyarakat menggunakan media yang ada sesuai dengan koridornya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemkominfo sebelumnya beberapa kali melakukan pembatasan akses internet untuk menghentikan peredaran hoaks.

Baca juga: Dibalik Pemilihan Nadiem Makarim Jadi Mendikbud, Ini Alasan Jokowi

“Kami inginnya tidak ada pemblokiran (internet). Namun kalau tidak mau ada pemblokiran, yang jangan buat kacau,” ungkap Menkominfo Johnny Johnny G. Plate di kantor Kemkominfo, Senin (28/10/2019).

Ia berharap platform digital seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp digunakan dengan cara yang baik, tidak menyebarkan hoaks atau informasi meresahkan masyarakat dan merusak budaya bangsa.

Pembatasan layanan medsos dan internet

Johnny menuturkan, pada saat ada peristiwa yang dinilai membahayakan, maka pemerintah akan bertindak dengan melakukan pembatasan layanan medsos maupun internet. Sebelumnya, langkah ini pernah dilakukan pemerintah saat pengumuman hasil Pilpres 2019 dan konflik di Papua.

“Maka pilihannya pertama menyelamatkan masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara mengambil sedikit haknya masyarakat melalui pembatasan yang sifatnya sementara, bukan pembatasan permanen,” kata Menkominfo.

Baca juga: Apple Kirim Peringatan untuk Pengguna iPhone 5, Ini Isinya

Johnny menjelaskan di saat dilakukan pembatasan akses tersebut, pemerintah juga tetap menghormati kebebasan berpendapat dari masyarakat. Disampaikannya, kebebasan berekspresi ini dilindungi konstitusi.

“Tetapi konstitusi juga memastikan bahwa kebebasan ekspresi berpendapat. Kita tetap menghormati hak warga negara lainnya, dengan tetap menjaga keutuhan negara atau situasi kamtib masyarakat setempat pada saat terjadi satu keadaan force majeur, di luar perkiraan, kekacauan, maka ada pembatasan. Ini tujuan membatasi mengambil bagian secara negatif,” pungkas dia.

(dwk)

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending