Pakai Data Orang Lain untuk Daftar Nomor HP? Siap-siap NIK Diblokir Pemerintah

Teknologi.id . December 31, 2019

Daftar Nomor HP

Foto: Dailysocial


Teknologi.id - Pemerintah berencana untuk melakukan pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) jika masyarakat diketahui mendaftar nomor telepon seluler prabayar menggunakan identitas orang lain.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah, pada acara Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Jakarta, Selasa (31/12).

Nantinya, jika ada masyarakat yang diketahui mendaftar kartu prabayar dengan identitas orang lain, NIK tersebut akan diblokir dan tidak bisa memiliki nomor ponsel. Zudan mengatakan peraturan ini perlu direalisasikan guna mencegah tindak kejahatan berbasis seluler.

Baca juga: Telkom Bakal Buka Blokir Jika Netflix Penuhi Syarat Ini

"Jadi kami bersama Kominfo dan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) sedang merancang sebuah sistem baru dalam rangka pendaftaran kartu prabayar untuk mencegah pelaku pelaku kejahatan yang sampai sekarang masih menipu, masih menelepon, masih menghubungi, menawarkan hadiah-hadiah, dan seterusnya," ungkap Zudan.

"Nah, orang seperti ini layak diblokir. Tidak boleh memiliki nomor handphone dalam waktu tertentu, karena dia pernah menyalahgunakan untuk tindak kejahatan. Hal-hal seperti ini yang akan kita lakukan," imbuhnya.

Lama durasi pemblokiran bakal disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, di mana sanksi terberat yang mungkin akan diterapkan adalah pemblokliran NIK seumur hidup.

"Sekali melakukan pelanggaran 1 tahun diblokir NIK-nya tidak bisa memiliki nomor handphone. Dua kali melanggar dua tahun, tiga kali melanggar tiga tahun, yang keempat seumuran hidup tidak boleh memiliki nomor handphone dengan NIK-nya," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/12/2019), di Jakarta.

Baca juga: Beli Ponsel Xiaomi di Mi Store Kini Wajib Buka Kardus di Toko, Kenapa?

"Kalau dia pegang (nomor) handphone lagi, berarti dia melakukan pelanggaran lagi. Nah itu ada dua (sanksi), satu sanksi administrasi, di balik itu ada sanksi pidana," sambungnya.

Zudan mengklaim pihaknya telah melaksanakan rapat dengan regulator terkait, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Namun, kebijakan dan mekanisme penerapannya masih terus digodok. Sanksi pemblokiran tersebut diharapkan bisa mulai diterapkan pada Januari 2020 mendatang.

(dwk)

author
0 orang menyukai ini
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar

Berita Menarik Lainnya