Menkominfo Pastikan Aturan IMEI Tetap Berlaku 18 April 2020

Teknologi.id . February 05, 2020

Aturan IMEI

Foto: Medcom.id


Teknologi.id - Aturan pembatasan ponsel BM melalui validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) dipastikan akan tetap berlaku pada 18 April 2020.

Adalah  Johnny G Plate, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang menegaskan keputusan aturan berisi pelarangan peredaran ponsel ilegal atau black market tersebut dalam rapat bersama para pemimpin operator seluler Indonesia, Selasa (4/2/2020).

"Kami pastikan tetap akan berlaku 18 April. Dalam dua pekan ini kami akan putuskan cara untuk menguji keaslian IMEI," ujar Johnny di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Pakai 99 Ponsel, Pria Ini Berhasil Bikin Kemacetan Palsu di Google Maps

Aturan terkait IMEI sebelumnya telah ditanda tangani oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan pada 18 Oktober 2019. 

Terhitung sejak saat itu hingga enam bulan ke depan, aturan validasi IMEI tengah disosialisasikan ke berbagai pihak terkait.

Dalam rapat dengan petinggi operator seluler ini, Johnny juga mendiskusikan bagaimana mekanisme pemblokiran ponsel ilegal tersebut, apakah dengan metode whitelist atau blacklist.

"Karena apa? Karena ini merugikan masyarakat juga. Kita tidak ingin karena teknologi atau produk yang gagal atau tidak tepat, jadi membahayakan masyarakat, misalnya charger meledak," jelasnya.

Baca juga: Bos Tesla Buka Lowongan Kerja Divisi AI, Siapapun Boleh Daftar

Seperti diberitakan sebelumnya, dari data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia menyebutkan saat ini negara menanggung kerugian Rp 2 hingga 3 triliun karena karena peredaran ponsel BM. Kerugian itu berasal dari total penjualan ponsel BM yang mencapai 10 juta unit per tahun.

Kerugian triliunan rupiah ini semestinya masuk sebagai pendapatan pajak pemerintah. Dari kisaran 10 juta unit ponsel gelap yang beredar, potensi pendapatan pajak yang hilang ialah pajak pertambahan nilai atau PPn 10 persen dan pajak penghasilan atau PPh 2,5 persen.

Dengan adanya pembatasan peredaran ponsel BM dengan aturan IMEI ini diyakini akan memberikan banyak manfaat, baik dari hulu hingga ke hilir. Selain meningkatkan pendapatan pajak negara dan menjaga ekosistem industri telekomunikasi, masyarakat yang membeli ponsel resmi pun akan mendapat jaminan keamanan resmi dari pemilik merek.

(dwk)

author
0 orang menyukai ini
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar

Berita Menarik Lainnya