Ini Kata Kominfo Soal Tudingan Pasal Karet di Aturan PSE

Aprilia Khairul Amalia . July 19, 2022

Foto: Freepik

Teknologi.id - Beberapa waktu belakangan ramai tudingan adanya pasal karet pada aturan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Lingkup Privat  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo pun membantah anggapan tersebut.

Pada Permenkominfo No 10/2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo No 5/2020 dengan PSE Lingkup Privat, disebut Founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto ada 3 pasal yang bermasalah. Pertama Pasal 9 ayat 3 dan 4 tentang konten yang dilarang, dan kedua adalah Pasal 14 ayat 3 soal permohonan pemutusan akses. Satu lagi adalah Pasal 36 dimana PSE Lingkup Privat memberikan data kepada aparat hukum jika diminta.

1. Pasal 9 ayat 3 dan 4

Ayat 3: "SE Lingkup Privarte wajib memastikan: (a) Sistem Eletroniknya tidak memuat informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang dilarang; dan. (b) Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang."

Ayat 4: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi: (a) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) neresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan (c) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang."

Menurut Teguh, dua pasal ini terlalu berbahaya karena termasuk pasal karet. Frasa "Meresekahkan masyarakat" dan "menganggu ketertiban umum" bisa menjadi pisau bermata dua. Nantinya frasa ini berpotensi untuk mematikan kritik.

2. Pasal 14 ayat 3

Ayat 3: Permohonan sebagaimana dimaksud bersifat mendesak dalam hal: (a) terorisme; (b) pornografi anak; atau (c) konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum."

Teguh menyoroti poin (c) dalam pasal 14 ayat 3, khususnya frasa "meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum". Ini juga dianggap bermasalah karena dapat membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat. 

Baca juga: Tidak Jadi Diblokir, Facebook, Instagram, WhatsApp Terdaftar PSE Kominfo

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan Kominfo akan bertindak setelah kejadiannya berlangsung, di mana konten-konten bermasalah yang menjadi pembicaraan dan menimbulkan kontradiktif akan di-take down.

"Setelah kejadian, baru kita minta tolong diberhentikan karena sudah mengganggu. Tidak mungkin kita melakukan sebelumnya." ujar Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo.

“Memang harus ada keresahan di masyarakat, dan salah satu cara untuk meredamnya adalah dengan memblokirnya,” lanjut Semuel saat konferensi pers di gedung Kominfo. 

3. Pasal 36 


Ayat 1: "PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Lalu Lintas (traffic data) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information) yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat."


Ayat 2: "Permintaan akses terhadap Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: (a) dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum; (b) maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; (c) deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta; (d) tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan."


Ayat 3: "PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Konten Komunikasi yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada PSE Lingkup Privat."


Menurut Teguh, berkat Pasal 36, penegak hukum akan dapat meminta konten komunikasi dan data pribadi pengguna dari platform atau PSE.

Kata Kominfo

Semuel menunjukkan bahwa aturan ini berlaku untuk kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri.


“Misalnya Binomo atau Robot DNA. Aparat harus bisa masuk ke dalam sistem, karena sistem tersebut sedang melakukan kejahatan. Jika mereka tidak melakukan kejahatan secara sistematis, tidak perlu,” kata Semuel. 


"Atau jika Fintech yang nakal, terus-menerus mengutip sistem, dan tiba-tiba uang pelanggan perlahan-lahan menghilang, di situlah mereka harus masuk. Tetapi jika mereka tidak bersalah atas kerjasama maka tidak perlu takut. Karena ini hanya menargetkan orang-orang dengan niat buruk dan ada kasus yang jelas. Jangan sampai masyarakat dirugikan, dan tidak ada yang bisa kita lakukan.” , lanjut Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Baca juga: 5 Tools Pendukung Bisnis yang Wajib Kamu Miliki

Sebelumnya, Kominfo melaporkan tercatat sebanyak 6.296 PSE sudah mendaftar dengan rincian 6.187 PSE dalam negeri dan 109 PSE asing, hingga Selasa (19 Juli). Setiap PSE lingkup privat diwajibkan melakukan pendaftaran melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk-Based Approach / OSS RBA)  dengan tenggat waktu 20 Juli 2022.


Jika melewati tanggal tersebut, PSE akan dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran, denda administrasi, hingga pemblokiran.


(aka)

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar